Diduga Bermasalah, 12 Ribu Penerima Bansos di Lobar Dinonaktifkan

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat menghadiri acara wisuda atau keluarnya penerima bantuan PKH secara mandiri, karena sudah mampu. (Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) – 12 ribu jiwa penerima bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah pusat di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dinonaktifkan, lantaran bermasalah, baik dari sisi data kependudukan. Data 12 ribu jiwa penerima bantuan inipun terus diperbaiki. Bahkan di antara mereka yang sudah tak layak menerima bantuan diganti dengan warga yang layak menerima.

Kabid Fakir Miskin pada Dinas Sosial Lobar, Zaenal Muttaqin mengatakan, total penerima berbagai jenis bansos di Lobar sebanyak 61 ribu jiwa lebih. “Penerima bansos yang reguler saja di Lobar ada 61 ribu, dari total 73 ribu. Karena ada data (12 ribuan) sedang diperbaiki, karena dinonaktifkan sementara,” terangnya, Rabu, 24 November 2021.

Iklan

Adanya perbaikan data yang dinonaktifkan ini, ujarnya,  akan masuk lagi, karena diusulkan kembali dari hasil perbaikan tiap bulan. Penerima bantuan ini berbeda orangnya, karena kalau ganda tidak diberikan, bahkan bantuannya pun ditahan.

Sebelumnya kata dia, terdapat 20 ribu jiwa yang dinonaktifkan sementara. Karena ada perbaikan itu, sehingga data ini pun terus berkurang.

Sementara itu, Kadis Sosial L Martajaya mengatakan bansos bagi warga yang bermasalah dari sisi administrasi kependudukan (adminduk) masih mengendap di bank. Bantuan ini belum bisa dicairkan lantaran terkendala adminduk penerima bantuan yang bermasalah. Bahkan bantuan ini terancam distop diberikan ke penerima bantuan kalau warga tidak segera memperbaiki adminduknya. Untuk perbaikan data ini sudah dilakukan 11 tahap.

Data bermasalah ini tidak saja bansos, namun PBI JKN dan BPJS. “Mereka akan di-stop bantuannya kalau mereka tidak memperbaiki datanya, jadi kalau datanya tidak diperbaiki maka bantuan di-stop,” ujarnya.

Begitu juga Wakil Ketua DPRD Lobar Hj. Nurul Adha menyoroti persoalan data, sehingga mengakibatkan banyak penerima bansos yang tidak bisa dicairkan hampir tiap tahun terjadi. “Persoalan data ini selalu menjadi persoalan dari tahun ke tahun. Kenapa tidak ada perbaikan?” tanyanya.

Pihaknya juga meminta agar bantuan untuk kesehatan, Jampersal harus dijamin. Menyusul ada rencana Jampersal akan dihilangkan di Pemda dan masuk ke penganggaran lain di BLUD. Kalau diambil pembiayaan ke BLUD harus dipastikan kemampuan dananya. “Saya minta Jampersal, dan bansos kesehatan itu dipastikan, jangan sampai menurun. Apalagi tren warga sakit justru meningkat akhir-akhir ini,’’ tambahnya. (her)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional