Diduga Beri Keterangan Palsu, Penggugat Lahan KEK Mandalika Diproses Pidana

Dedi Irawan, Hari Brata. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Sengketa lahan di Kawasan Ekonomi Eksklusif (KEK) Mandalika, Kuta, Lombok Tengah membuat penggugatnya diproses pidana. Penggugat diduga memberi keterangan palsu. Padahal sudah di bawah sumpah dalam sidang gugatan lahan. Penyidikan pidananya bahkan sudah selesai.

Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan menyebutkan, kasus dengan tersangka LDS dan LR itu berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap. Berkas P21 sejak 19 Juli 2019.

“Iya tapi belum dilakukan pelimpahan tahap dua dari penyidik ke penuntut umum,” terangnya, Rabu, 11 Maret 2020.

Kasus perdata lahan di KEK Mandalika berproses sejak Oktober 2017. Pihak penggugat tidak pernah menang sampai tingkat kasasi. Putusannya pun sudah inkrah. “Kasasinya sudah putus. Tapi salinan putusannya belum kita terima,” kata Dedi.

Terpisah, Direktur Reskrimum Polda NTB AKBP Hari Brata menyatakan hal senada. Kasus dugaan pemberian keterangan palsu sudah dinyatakan lengkap berkasnya. “Yang Ranggalawe sudah P21. Kasus pasal 242 (KUHP),” sebutnya.

Tersangka dan barang bukti belum dilimpahkan ke penuntut umum. alasannya, penyidik Subdit II Harta, Benda, Bangunan, Tanah (Hardabangtah) masih menunggu putusan inkrah kasus perdatanya. “Itu kan masih kasasi. Kita belum terima hasil kasasinya,” kata Hari.

Pemberian keterangan palsu itu diduga dilakukan saat sidang perdata sengketa lahan seluas 42 hektare antara Lalu Ranggalawe dan Lale Dewi Sartika dengan PT ITDC. Disidangkan di Pengadilan Negeri Praya, Lombok Tengah.

Ranggalawe bersama HL Abdul Djabar, HL Bukran, Lale Teradi, Lale Sekar Kedaton, HL Parja, HL Jeladri, HL Abdul Kahar, dan H L Tauhid sebagai ahli waris Mamiq Kertasih menggugat kepemilikan lahan. Tergugatnya, Pemkab Lombok Tengah, Kemenkumham NTB, L Ervi Srigede, PT ITDC, dan Kantor BPN Lombok Tengah.

Penggugat perdata kalah di pengadilan tingkat pertama. Hakim banding Pengadilan Tinggi NTB menguatkan putusan PN Praya. Begitu juga dengan Mahkamah Agung yang juga tambah menguatkan putusan PT NTB tersebut.

Pihak tergugat dapat membuktikan bahwa lahan yang disengketakan penggugat merupakan lahan yang dulunya kepunyaan Kemenkumham NTB. lahan itu akan dibangun Lapas Terbuka.

Seiring pengembangan KEK Mandalika, Kemenkumham NTB pun menukar guling lahan itu dengan PT ITDC dengan lahan di Tojong-ojong, Batukliang, Lombok Tengah. (why)