Diduga, Banyak Oknum Lakukan Pungli terhadap PKL

Mataram (Suara NTB) – Selama ini Pemkot Mataram tidak memiliki aturan penarikan retribusi terhadap PKL. Aturan penarikan retribusi ini baru dibahas tahun ini. Hanya saja selama ini diduga banyak oknum melakukan pungli terhadap para PKL di berbagai titik. Penarikan pungli ini berkedok untuk keamanan, kebersihan, dan lainnya. Demikian disampaikan Ketua APKLI NTB, H. Masbukhin kepada Suara NTB.

Ia mengungkapkan dirinya kerap menerima laporan penarikan pungli ini dari para PKL. Menurut data sementara yang dimiliki, para PKL yang berjualan di titik-titik strategis yang sering dimintai uang secara sepihak oleh oknum-oknum tertentu. Titik-titik tersebut antara lan; Jalan Pejanggik, Jalan Udayana, Jalan Catur Warga, Jalan Majapahit, Jalan Airlangga, Jalan Panji Tilaar, dan Jalan Bung Karno. Titik-titik tersebut merupakan titik yang ramai oleh keberadaan PKL.

Iklan

Para oknum yang kerap melakukan pungli terhadap PKL di tiap titik ini diakui Masbukhin tak banyak. “Banyaknya dua sampai empat orang. Bisa dari aparat, bisa dari warga sekitar,” jelasnya. Akibat tindakan ini, para PKL kerap mengeluh. Namun mereka tak bisa berbuat apa-apa. Jumlah pungutannya juga menurutnya cukup besar.

“PKL sebenarnya mengeluh, tapi mau bagaimana lagi. Terpaksa mereka ngasih,” kata dia. Jika PKL tak menyerahkan sejumlah uang, mereka mendapat intimidasi seperti tak lagi diizinkan berjualan di kawasan mereka biasanya mendirikan lapak.

Untuk menghapus pungli yang dilakukan oknum ini, Masbukhin menyatakan harus ada aturan dari Pemkot Mataram sebagai dasar penarikan retribusi. Sehingga retribusi yang ditarik secara legal ini dapat kembali dirasakan manfaatnya oleh PKL dan bukan hanya dinikmati oknum tertentu.

“Untuk meniadakan pungutan, harus ada aturan resmi dari pemerintah supaya PAD ndak bocor,” katanya.

Peran PKL ini menurutnya sangat besar dalam perkembangan Kota Mataram. Para PKL dinilai memiliki sumbangsih besar dalam kemajuan kota ini. Sehingga pemerintah juga harus memberikan perhatian serta proteksi kepada mereka dari tindakan-tindakan oknum yang melakukan pungli secara sepihak.

Dikonfirmasi perihal ini, Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, S.Pi kepada Suara NTB menyatakan pihaknya selama ini tidak pernah memberlakukan pungutan apapun terhadap PKL. Semua PKL yang berjualan di Kota Mataram tidak pernah dibebankan mengeluarkan iuran atau retribusi jenis apapun. “Ndak pernah ada kami menarik apapun dari PKL,” ujarnya.

Rencana penarikan retribusi baru dibahas tahun ini. Regulasi untuk itu juga sedang dalam pembahasan. Hanya saja retribusi yang akan ditarik dari PKL nantinya bagi mereka yang menempati lahan milik Pemkot Mataram. “Itu saja yang kita bangunkan lapaknya di lahan Pemkot Mataram,” ujarnya.

Alwan menegaskan jika ada oknum yang menarik pungutan dari PKL, itu merupakan ilegal walaupun demi alasan keamanan maupun kebersihan. Pihaknya pun akan segera menindaklanjuti hal ini dan melakukan kroscek ke lapangan. “Siapapun tidak boleh menarik,” ujarnya. Ia juga mengimbau agar keberadaan PKL jangan dimanfaatkan untuk menarik iuran yang belum memiliki aturan legal formal. “Janganlah memanfatkan PKL dengan dalih apapun. Ini hanya pedagang kecil. Mereka mencari nafkah untuk keluarga mereka, cari makan. Kan kasian kalau dipotong sana-sini, janganlah,” tandasnya. (ynt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here