Diduga Banyak Calo, Pelayanan Dukcapil Loteng Dikeluhkan Warga

Warga Praya Timur mendatangi gedung DPRD Loteng mengeluhkan pelayanan di Disdukcapil Loteng, Kamis, 12 Maret 2020. (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Puluhan warga asal Kecamatan Praya Timur, mendatangi gedung DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Kamis, 12 Maret 2020. Mereka menyampaikan keluhan perihal sulitnya pelayanan pembuatan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Loteng.

Tidak hanya itu, Disdukcapil Loteng juga diduga jadi sarang calo yang kerap menyasar warga yang hendak membuat dokumen kependudukan dengan menarik biaya antara Rp250 ribu sampai Rp300 ribu untuk satu jenis dokumen kependudukan. Ironisnya, praktik percaloan terjadi hingga tingkat desa. “Jadi kalau ada warga yang mau membuat dokumen kependudukan itu ada dua pilihan. Melalui “jalan tol” atau jalur yang biasa,” ujar Sudirman, perwakilan warga di hadapan Wakil Ketua DPRD Loteng, H.M.Mayuki, S.Ag dan Ketua Komisi I DPRD Loteng, L. Sunting Mentas, Kamis, 12 Maret 2020.

Iklan

Menurutnya, jika mau cepat harus menggunakan menggunakan jalan tol, dengan perantara jasa calo dan dokumen kependudukan bisa selesai hanya dalam satu hari saja. Tidak peduli apakah persyaratannya lengkap atau tidak. Tapi kalau jalur biasa, warga harus mengurus sendiri dengan membawa dokumen sendiri yang lengkap dan, terkadang tidak tuntas dalam sehari saja, karena harus melalui sejumlah tahapan dan prosedur.

Warga menyadari kalau tidak boleh menggunakan jasa calo. Tapi karena kondisi yang memaksa warga terpaksa menggunakan jasa calo, meski harus membayar biaya yang tidak murah bagi ukuran masyarakat kelas bawah. Karena kalau warga sendiri yang mengurus, harus melewati prosedur panjang, bahkan terkadang dilempar kesana kemari.

“Bagaimana tidak cepat, kalau calo yang mengurus bebas keluar masuk ruang pelayanan tanpa harus melalui prosedur yang ada. Tapi kalau warga sendiri, harus mengikuti alur pelayanan yang ada dan tidak jarang dilempar kesana kemari,” keluhnya.

Adanya perlakuan istimewa bagi para calo yang dengan bebas keluar masuk ruang pelayanan itulah yang membuat aksi percaloan tumbuh subur di Disdukcapil Loteng dan, anehnya lagi para calo untuk meyakinkan warga mengaku sebagai petugas lapangan (PL) dari Disdukcapil Loteng. “Ini kondisi riil yang terjadi. Dan, sudah bukan menjadi rahasia umum,” tambah Saparwadi, warga lainnya.

Untuk itu, pihaknya mendesak Disdukcapil segera menindak para calo yang berkedok sebagai PL tersebut. Kalangan DPRD Loteng juga diminta turun melakukan pengawasan. Jangan sampai warga terus-terusan jadi korban para calo. Tidak kalah penting, pelayanan pengurusan dokumen kependudukan lebih disederhanakan supaya warga tidak sulit mengurus dokumen kependudukan yang menjadi hak sebagai warga negara.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Disdukcapil Loteng, Baiq Anita Nindiana, menegaskan akan berupaya terus melakukan pembenahan dan perbaikan dalam pelayanan kependudukan di Disdukcapil. Apa yang disampaikan warga akan jadi bahan evaluasi pihaknya ke depan.

Soal pelayanan di desa, sesuatu aturan pelayanan pembuatan dokumen kependudukan hanya ada di tangan di kabupaten. Tetapi untuk membantu warga menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan pembuatan dokumen kependudukan, di semua desa pihaknya sudah menempatkan Petugas Registrasi (PR) yang siap membantu warga. Tapi bukan memberikan pelayanan pembuatan dokumen kependudukan.

“Jadi sebelum membuat dokumen kependudukan silahkan bertanya dulu ke petugas registrasi yang ada di desa. Kalau memang sudah lengkap, baru ke kabupaten untuk mengurus dokumen kependudukan. Dan, kami pastikan kalau memang persyaratan yang dibawa lengkap dalam sehari dokumen kependudukan yang dibutuhkan sudah selesai,” terangnya.

Pihaknya juga menyarankan agar warga yang mengurus administrasi kependudukan tidak perlu harus mengurus melalui calo, tapi bisa mengurus asal persyaratan lengkap. Jadi warga tidak harus membayar mahal-mahal. “Intinya kalau memang bisa mengurus sendiri kenapa harus menggunakan calo,” ujarnya, seraya menambahkan, pelayanan dokumen kependudukan juga bisa dilakukan di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Praya Barat Daya, Praya Tengah serta Batukliang Utara. (kir)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional