Diduga Ada Kerugian Negara dalam Pengelolaan ADD Desa Puyung

Ilustrasi Uang (ant/bali post)

Praya (Suara NTB) – Inspektorat Lombok Tengah (Loteng) telah menyelesaikan proses audit kerugian negara dalam kasus dugaan penyimpangan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Puyung tahun 2018, sesuai permintaan Polres Loteng. Hasilnya, ditemukan kerugian negara mencapai lebih dari Rp600 juta. Polisi pun menargetkan bisa segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP I Putu Agus Indra Purnama, SIK., Jumat, 3 September 2021 mengatakan, kasus dugaan ADD Desa Puyung menjadi salah satu kasus dugaan korupsi yang saat ini tengah ditangani pihaknya. Prosesnya pun sudah masuk perhitungan negara. Dengan temuan kerugian negara yang cukup besar.

Iklan

“Nilai kerugian negaranya cukup besar, lebih dari Rp 600 juta. Itu sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh Inspektorat Loteng,” jelasnya. Rencananya, penyidik akan segera melakukan gelar perkara untuk menentukan kelanjutan penanganan kasus tersebut.

Termasuk kemungkinan calon tersangka. Mengingat, sejauh ini pihaknya belum menetapkan satu orang pun tersangka. “Kita tunggu proses gelar pekara dulu. Baru kemudian kita bisa bicara soal siapa yang jadi tersangkanya,” terang Agus.

Untuk jumlah saksi, total sampai saat ini pihaknya sudah meminta keterangan sebanyak 92 orang sanksi terkait. Termasuk Kepala Desa (Kades) Puyung saat ini, juga sudah dimintai keterangan namun masih sebagai saksi. Jumlah saksi tersebut masih ada kemungkinan bertambah, jika memang penyidik butuh tambahan keterangan saksi.

Tapi untuk sementara itu, jumlah saksi sudah dirasa cukup dan memang cukup banyak yang sudah dimintai keterangan. “Tetapi nanti lihat hasil gelar pekara. Kalau memang masih ada keterangan tambahan yang harus dicari, bisa saja saksi akan ditambah,” imbuhnya.

Disinggung penyimpangan yang ditemukan, Agus menegaskan kebanyakan yang terkait proyek fisik yang dibiayai dari ADD Desa Puyung. Di mana banyak ditemukan proyek yang tidak sesuai volume dengan anggaran. Ada juga proyek fisik yang tidak bisa dipertanggungjawabkan laporannya. Bahkan ada juga yang tidak ada laporan penggunaannya.

“Kalau dikatakan fiktif, mungkin tidak. Karena kegiatannya ada dan sudah dilaksanakan. Hanya volume serta kegiatannya saja yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tandas. Sehingga masuk menjadi temuan kerugian negara. (kir)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional