Didesak Serahkah SK PNS KII 256, HBY Tawarkan Dua Opsi

Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin saat menemui 256 CPNS KII yang menuntut penyerahan SK pengangkatan sebagai PNS, Senin, 24 Februari 2020. (Suara NTB/jun)

Dompu (Suara NTB) – Bupati Dompu, Drs. H Bambang M Yasin merespon desakan forum CPNS KII dari kelompok 256 terkait SK pengangkatan mereka menjadi PNS. Ia bahkan menawarkan dua opsi sebagai jalan keluar. Pertama, bersabar menunggu hasil pertemuan lanjutan dengan Ombudsman RI atau menyerahkan dokumen asli persyaratan CPNS ke BKDPSDM untuk kemudian ditukar dengan SK PNS. Kedua, opsi tersebut bagian dari upayanya memastikan tidak ada konsekwensi hukum atas keputusan yang diambil.

 “Kamu kan hanya tahu tuntut hak, saya juga punya hak mempertahankan pribadi saya. Jadi posisinya, Ombudsman saja yang menyuruh saya ndak peduli apalagi kamu (CPNS KII 256). BKN menyuruh saya tandatangan, sampai hari ini ndak mau saya tandatangan,” ungkapnya kesal menanggapi CPNS yang datang menggedor dan meneriakinya di ruang rapat, Senin, 24 Februari 2020.

Iklan

Menurut Bupati, dari 256 CPNS KII yang kini menuntut penyerahan SK, ada kurang lebih 100 orang yang semestinya tidak bisa menjadi CPNS apalagi PNS. Itu berdasarkan keterangan Aparat Penegak Hukum (APH) yang mengusut perkara ini.

“Kalau hari ini kalian teriak-teriak minta saya tandatangan PNS-nya, saya dicari orang. Pak Bupati kanapa, bapak sudah tahu 256 itu ada sekian orang yang bermasalah kenapa di SK-kan juga. Apa ia saya harus jadi tersangka lagi. Ini sedang kami urus saya tidak mau gara-gara bantu kalian untuk jadi PNS kemudian saya bermasalah,” jelasnya.

Sebagai contoh, 134 CPNS KII Dompu yang jelas-jelas diminta pengadilan untuk dikembalikan statusnya. Namun faktanya oleh BKN RI tak diindahkan, mereka justru dipecat dari status CPNS.

Pun ketika hendak menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut SK pengangkatan sebagai PNS. Diingatkannya tidak lagi ke Bupati, tetapi pada mereka atau lembaga yang bisa menjamin HBY tak mendapat konsekwensi hukum atas kebijakan yang diambil.

Kesimpulannya, terang Bupati, Tanggal 4 Maret mendatang pihaknya akan mendatangi Ombudsman RI untuk mencari jalan keluar dari persoalan ini. “Saya akan minta Ombudsman, jangan menulis meminta Bupati menandatangani. Saya akan minta surat dari Ombudsman tulis disitu komisioner, Bupati diperintahkan mengSK-kan dan semua konsekwensi hukum dari SK ini menjadi tanggungjawab Ombudsman,” tegasnya.

Pun demikian dengan surat BKN. HBY mengomentarinya karena penggunaan kata dapat menerbitkan SK PNS pada surat yang diterbitkan. Kata dapat disitu menurutnya mengandung pengertian yang luas sehingga membahayakan dirinya. Bupati ingin memperjuangkan agar dua lembaga tersebut menggunakan kalimat perintah pada surat yang diterbitkan serta menjamin dirinya tak terjerat hukum.

Kalaupun CPNS KII 256 tak mau bersabar menunggu proses yang sedang berjalan, disarankan H Bambang M Yasin, agar mereka yang merasa diri telah memenuhi syarat segera membawa dokumen asli untuk kemudian ditukar dengan SK PNS ke BKD. “Kalau mau sabar menunggu saya akan mengurusnya secara kolektif, silahkan menunggu. Bagi yang tidak sabar silahkan datang ke BKD, bawa dokumen yang anda pakai untuk menjadi CPNS itu saya akan tukar dengan SK PNS-nya. Kan tidak ada konsekwensi apapun buat saya, saya memberikan hak orang pada orang yang benar-benar harus menerima haknya,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua forum CPNS KII dari kelompok 256, Kusuma Atmaja yang diminta pilihan atas dua opsi yang ditawarkan itu memastikan dirinya dan kawan-kawan siap menunggu hasil pertemuan Bupati dengan Ombudsman RI.

Alasannya, proses tersebut tidak memakan waktu yang lama jika dibanding penyerahan dokumen asli perorangan ke BKD. Apalagi tak menutup kemungkinan data sebagian CPNS hilang dan sebagainya. “Kalaupun di pertemuan itu tidak ada kesimpulan kita memakai opsi kedua,” ujarnya.

Soal dugaan adanya ratusan CPNS KII dari kelompok 256 yang ditemukan bermasalah sebagaimana dibeberkan Bupati, menurutnya, itu anggapan yang tidak berdasar. Sebab sampai dengan saat ini pihaknya tidak pernah menerima surat panggilan dari Polda NTB terkait penyelidikan CPNS KII 256. “Jadi tidak ada yang bermasalah, jikapun ada permasalahan tentukan sudah ada pemanggilan,” tegasnya. (jun)