Didesak Kosongkan Toko, Pedagang Pertokoan Pancor Melawan dan Tuntut Ganti Rugi

kompleks Pertokoan Pancor yang akan dibongkar. (Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB)-Pedagang di kompleks pertokoan depan Masjid Pancor, Kecamatan Selong diminta agar mengosongkan tokonya dua hari setelah hari raya idul fitri. Hal ini berdasarkan surat yang diterima para pedagang dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lotim. Aparat penegak Peraturan Daerah tersebut dinilai tdiak memiliki logika hukum. Desakan dari Sat Pol PP ini dinilai tidak humanis. Para pedagang dan pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) pun siap akan melawan dan tetap menuntut ganti rugi.

Hal ini dikemukakan H. Syamsuddin Gahtan, salah satu pemegang sertifikat HGB atas pertokoan tersebut kepada Suara NTB, Selasa, 11 Mei 2021. Desakan harus mengosongkan dua hari setelah hari raya ini jelas menyakitkan bagi para pelaku usaha di kompleks pertokoan Pancor. Pol PP dianggap tidak punya interest sosial ekonomi. “Masa dua hari setelah hari raya kita diberikan batas waktu, masa itu kan masih waktunya lebaran,” sebutnya.

Iklan

Pemerintah melalui Pol PP tidak semestinya melakukan praktik yang akan dapat merugikan para pelaku usaha. Cara Pol PP itu juga dianggap tidak santun. Terlebih di tengah situasi pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Upaya pemaksaan secara sepihak itu bisa mematikan usaha para pedagang. Padahal Gubernur NTB sudah mengingatkan agar tidak mengganggu para pelaku usaha.

Menjadi aparatur penegak aturan di tingkat daerah, aparat Pol PP diminta Gahtan hendaknya perbanyak mempelajari hukum. “Jangan menjadi aparat ag tidak tahu hukum,” sarannya. Mantan Anggota DPRD Lotim ini mengingatkan, dalam aturan sebelum ada permintaan pengosongan, harus dilakukan sosialisasi secara terbuka. Apalagi pedagang pemegang HGB. Mereka semua juga membayar retribusi kepada daerah. Tidak semestinya diperlakukan dengan cara-cara yang tidak mendasar.

Dia mengutarakan para pedagang di kompleks Pertokoan Pancor ini sebenarnya mendukung penuh rencana pemerintah. Akan tetapi, dengan syarat pemerintah harus membayar ganti rugi kepada para pedagang pemegang HGB. Penentuan besaran ganti rugi diminta dilakukan melalui proses arbitrase. Diminta ada tim independen yang digunakan untuk penentuan harga yang harus dibayarkan kepada para pemilik HGB. Hak-hak para pedagang dan pemegang HGB ini tidak kemudian dikebiri. “Jadi harus ada ganti rugi,” tegasnya lagi.

Kepala Satuan Pol PP Lotim, H. Sudirman saat dikonfirmasi membenarkan pihaknya sudah melayangkan surat kepada para pedagang. Dia menjelaskan, surat yang dilayangkan Pol PP sesuai hasil pertemuan dengan instansi terkait. Di mana, kawasan kompleks pertokoan Pancor akan menjadi kawasan Ruang Terbuka Publik.

Pertokoan Pancor akan dibangun menjadi ruang terbuka publik dan sudah direncanakan lewat Badan Perencanaan Pembagunan Daerah (Bappeda) Lotim. “Surat yang kita sampaikan itu adalah mengingatkan kembali kepada para pedagang yang masih menggunakan toko HGB di Pancor sesuai kesepakatan bahwa untuk pembongkaran akan dilaksanakan H + 2 setelah lebaran atau tanggal 3 syawal,” demikian Sudirman. (rus)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional