Dicairkan Setelah APBD Perubahan, Dana Bantuan Parpol Naik Dua Kali Lipat

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB akan menaikkan dana bantuan keuangan bagi partai politik sebesar dua kali lipat dari 2017 lalu. Kenaikan dana bantuan parpol ini akan diusulkan dalam pembahasan RAPBD Perubahan 2018 mendatang.

“Kita mau anggarkan di APBD Perubahan. Karena itu amanat UU. Untuk provinsi belum bisa kita cairkan, kita menunggu proses APBD Perubahan. Karena anggaran kita masih pakai yang lama,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB, Drs. H. L. Syafi’i, MM ketika dikonfirmasi Suara NTB usai menghadiri penyerahan LHP penggunaan bantuan parpol di Mataram, Kamis, 29 Maret 2018.

Iklan

Jumlah dana bantuan parpol dari APBD NTB 2017 sebesar Rp 1,77 miliar lebih. Dana bantuan parpol sebesar Rp 1,77 miliar yang dialokasikan tahun 2017  diperuntukkan bagi 11 parpol yang ada di tingkat provinsi.

Yakni, Partai Nasdem sebesar Rp 113,568 juta, PKB Rp 143,487 juta, PKS Rp 148,366 juta, PDIP Rp 155,919 juta, Partai Golkar Rp 268,145 juta, Partai Gerindra Rp 191,114 juta, Partai Demokrat Rp 219,708 juta, PAN Rp 140,509 juta, PPP Rp 140,627 juta, Partai Hanura Rp 149,182 juta dan PBB Rp 100,420 juta. Jika ada kenaikan sepuluh kali lipat, maka parpol tingkat provinsi di NTB tahun 2018 mendatang akan mendapatkan bantuan antara Rp 1 – 2 miliar disesuikan dengan perolehan suara sah.

Meskipun sudah ada LHP dari BPK tentang penggunaan dana bantuan tahun 2017, Syafi’I mengatakan pencairan dana bantuan 2018 tidak akan langsung dilakukan. Namun akan menunggu APBD Perubahan 2018.

“Sekarang kita carikan anggaran lagi untuk menambah sesuai amanah UU. Tapi sudah disiapkan anggarannya. Tambahannya hampir sama dengan yang dulu. Kenaikannya dua kali lipat,” ucapnya.

Menyinggung hasil pemeriksaan BPK atas penggunaan dana bantuan parpol di tingkat provinsi, mantan Asisten III Setda NTB ini mengatakan tidak ada masalah. Penggunaan dana bantuan parpol yang bermasalah ada di kabupaten, seperti Lombok Timur (Lotim). Sesuai ketentuan, maka parpol yang tidak mendapatkan LHP, maka tidak akan diberikan dana bantuan keuangan untuk 2018.

“Kalau sampai tidak diperiksa oleh BPK, dia tak berhak menerima bantuan keuangan parpol, dihapus haknya. Makanya untuk provinsi semua sudah diperiksa. Tapi hasil rinciannya bagaimana nanti kita akan baca. Tapi secara umum tidak ada masalah. Kecuali beberapa kabupaten yang tidak menyerahkan sampai batas waktu. Itu tak berhak menerima dana bantuan parpol,” pungkasnya. (nas)