Dibutuhkan Sanksi Tegas Terhadap Bapaslon Pelanggar Protokol Kesehatan

Hasan Basri. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kegiatan para bakal pasangan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah Pilkada serentak 2020 yang menyangkut dengan pelanggaran penerapan protokol kesehatan Covid-19, tidak memiliki sanksi yang tegas, yang bisa berakibat pada status pencalonannya.

Hal tersebut kemudian menjadi celah para kandidat untuk melakukan kegiatan yang melanggar protokol kesehatan demi meraih kemenangan pada Pilkada serentak 2020. Karena itu, selain komitmen, dibutuhkan pengaturan yang tegas kepada bapaslon yang melanggar protokol kesehatan.

Iklan

Salah satu bentuk pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 yang dilakukan oleh hampir semua bapaslon saat melakukan pendaftaran calon ke KPU beberapa waktu lalu. Mereka membawa massa pengantar dalam jumlah besar tanpa mengindahkan protokol kesehatan Covid-19.

Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri yang dikonfirmasi tersebut hal tersebut mengakui jika masih terjadi kekosongan hukum terkait pemberian sanksi kepemiluan terhadap pelanggaran terhadap protokol kesehatan Covid-19 yang dilakukan oleh para kandidat.

Jika ada aturan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 kemudian berpengaruh terhadap status pencalonannya, maka para kandidat kemungkinan akan bisa lebih mematuhi penerapan protokol kesehatan diadakan melakukan kegiatan-kegiatan terkait Pilkada.

Menurut Hasan, Bawaslu tidak bisa memberikan sanksi, hanya bisa memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang lainnya untuk membubarkan kegiatan-kegiatan para bapaslon yang diduga melanggar protokol kesehatan Covid-19. “Kami hanya bisa memberikan rekomendasikan untuk dibubarkan kegiatan yang kami anggap melanggar protokol kesehatan dan yang berhak membubarkan itu adalah pihak kepolisian. Fungsi Bawaslu hanya memberikan rekomendasi jika kampanye melanggar protokol kesehatan,” jelasnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat menyampaikan sambutannya pada telekonferensi rapat koordinasi (Rakor) pengamanan dan penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 di Pilkada Serentak 2020 secara virtual, Kamis, 10 September 2020, menyatakan bahwa pada dasarnya semuanya sudah diatur. Hanya saja pada saat pendaftaran, sengaja mengerahkan massa pendukung untuk unjuk kekuatan.

Terkait sanksi kepada siapapun kontestan yang tiga kali melanggar protokol kesehatan Covid-19 sebagaimana diatur PKPU, maka jika kontestan itu terpilih, Presiden dapat memerintahkan Mendagri untuk menunda pelantikan yang bersangkutan selama enam bulan.

Selama enam bulan itu, kontestan terpilih yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan berkali-kali selama tahapan pilkada, akan disekolahkan dalam jaringan IPDN guna menjadi kepala daerah yang baik. (ndi)