Diberi Izin Sejak 2004, Pemprov NTB Pertanyakan Keseriusan Investor Singapura

Gita Ariadi (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) mencatat, salah satu investor asal Singapura paling menjadi pertanyaan. Sebab, izin investasi diajukan sejak tahun 2004 lalu dan terus diperpanjang.

Sampai saat ini, rencana investasinya hingga belum nampak wujudnya. Keseriusannya berinvestasipun belum dapat disimpulkan. Meski telah belasan tahun ada di NTB. Investor dimaksud, kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB. Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si, mulai aktif mengajukan izin investasinya di BKPM RI sejak 2004 lalu. Setiap masa berlaku izin selesai, izin tersebut disiplin diperpanjang.

Iklan

Sejak tahun 2004 lalu, investor telah membuka kantor di NTB, saat ini berkantor di Sekitar Penghulu Agung Mataram. Aktivitas perusahaan juga terlihat seperti biasa. layaknya ada aktivitas investasi yang telah dilakukan. Hingga saat ini, tidak jelas investasi apa yang akan diwujudkan. Juga tak jelas berapa rencana investasinya.

Padahal, dari perusahaan yang akan berinvestasi ini telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah tempatnya berinvestasi. Misalnya Kota Mataram, termasuk Lombok Tengah. Informasi yang diterima, perusahaan asal Singapura ini akan berinvestasi di berbagai sektor.

“Katanya mau bangun dermaga. Mau bangun rumah sakit. Dan beberapa rencana investasi. Tapi sampai sekarang tidak ada aktivitas investasinya. Lahan di mana dia akan berinvestasi, kita juga tidak tahu,” demikian Gita di  ruang kerjanya, Jumat (3/5) kemarin.

Mengingat ia adalah investor luar negeri, izin-izinnya diterbitkan langsung oleh BKPM RI. Sehingga cukup dilematis bagi DPM-PTSP mengambil kebijakan untuk mendisiplinkan rencana investasinya. Kendati begitu, kepala dinas mengatakan, tetap akan “mengejar” rencana investor tersebut untuk diwujudkan.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan seluruh pihak-pihak terkait. Kita koordinasikan dengan yang berwenang,” ujarnya. Selain itu, selama triwulan I 2019 ini, tim dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah calon investor dan investor. Ada 57 perusahaan yang disambangi. Tim diturunkan untuk memastikan aktivitas investor.

Dari kunjungan tersebut. Didapati fakta-fakta lapangan, banyak diantaranya perusahaan tak beroperasi. Tidak memiliki kantor, tidak memiliki lahan investasi. Tidak juga memiliki sekretariat/kantor yang jelas. Dari 57 perusahaan yang dikunjungi, 4 perusahaan diantaranya mewujudkan investasinya. Diantaranya, dari Jepang, dari Korea, Bulgaria. “Ada yang tidak ditemukan jejaknya. Itu langkah-langkah yang kita ambil untuk memastikan rencana investasi di NTB berjalan dengan baik,” demikian Gita. (bul)