Dianggap Bermasalah, Fraksi NasDem Tolak Beri Modal BUMD

Edi Muklis. (Suara NTB/Uki)

Bima (Suara NTB) – Anggota DPRD Kabupaten Bima Fraksi NasDem, Edi Muklis S.Sos menolak untuk memberikan atau penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) karena dianggap masih bermasalah dan tidak menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Fraksi Nasdem tidak akan pernah setuju adanya keputusan untuk memberikan modal atau penyertaan modal kepada BUMD,” ujarnya, Jumat, 23 Juli 2021.

Iklan

Lebih lanjut Edi yang juga Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bima ini, menjelaskan banyak faktor dan alasan pihaknya menolak keras untuk memberikan modal kepada BUMD tersebut, seperti tidak pernah menghasilkan PAD selama ini.

“Selain itu Kabupaten Bima tengah krisis anggaran. Pasalnya APBD 2021 direfocusing secara besar-besaran untuk penanganan pandemi Covid-19,” ujarnya.

Ia menilai, jika anggaran hasil refocusing APBD juga diberikan ke BUMD dipastikan pembangunan pada sektor-sektor yang lain tidak berjalan maksimal. Karena Pemerintah tidak cukup memiliki anggaran. “Kalau dipaksakan penyertaan modal untuk BUMD, anggaran untuk sektor yang lain tidak ada,” ujarnya.

Ia justru meminta agar anggaran yang rencananya akan diberikan ke BUMD diarahkan atau dialokasikan untuk hal-hal yang paling penting, seperti pembangunan infrastruktur pertanian, sektor kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat lainnya.

“Saya ingin anggarannya dialokasikan ke hal-hal yang memberikan manfaat bagi masyarakat yang saat ini menghadapi pandemi Covid-19,” jelasnya.

Lagi pula Edi menilai, salahsatu BUMD milik Pemerintah Daerah yakni PD. Wawo sudah dianggap gulung tikar. Karena sampai saat ini, tidak ada aktivitas dan modal yang diberikan selama ini tidak pernah dipertanggungjawabkan. “Modal yang dulu diberikan saja belum ada pertanggungjawaban sampai sekarang, masa harus disuntik dan dimodali lagi,” ujarnya.

Ia ingin agar persoalan dan masalah internal BUMD, termasuk PDAM Bima diselesaikan. Penggunaan anggaran yang diberikan selama ini, diberikan laporan pertanggungjawaban, termasuk capaian, laba hingga kerugian yang dialami.

“Ada banyak masalah internal, seperti gaji pegawai PDAM yang belum dibayarkan selama dua tahun. Belum lagi pelanggan yang mengeluhkan krisis air. Kami ingin masalah ini bisa diselesaikan agar bisa diberikan modal,” pungkasnya. (uki)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional