Diajukan Perpanjangan, Izin Lokasi Global Hub

Direktur PT. DMK Son Diamar saat menjelaskan pada DPRD KLU terkait rencana pembangunan Global Hub, Rabu, 16 Juni 2021. (Suara NTB/ist)

Tanjung (Suara NTB) – DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Rabu, 16 Juni 2021 melakukan pertemuan dengan Direktur PT. Diamar Mitra Kayangan (DMK) selaku pemegang Izin Lokasi Kawasan Andalan Nasional Global Hub di Kecamatan Kayangan, Lombok Utara. Direktur PT. DMK, Dr. Ir. H. Son Diamar, M.Sc., yang hadir, menepis keraguan jika proyek yang diusungnya tidak serius.

Sejumlah Anggota DPRD KLU yang hadir seperti Mariadi, Fajar Marta, Raden Nyakradi, dan Narsudin, mempertanyakan keberlangsungan proyek pelabuhan berskala internasional itu. Selain karena prosesnya yang cukup lama, kesesuaian dengan tata ruang juga menjadi catatan. Apalagi, saat sekarang ini DPRD KLU sedang menggodok pembahasan Ranperda Perubahan No. 9 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sementara di lapangan, semakin banyak minat calon investor untuk budidaya tambak udang. Tak terkecuali di areal lahan Pemda yang notabene masuk kawasan Global Hub, telah disewakan kepada investor.

Iklan

“Kami mempertanyakan keseriusan PT yang membangun Global Hub, sampai saat ini saya belum melihatnya. Paling tidak menguasai beberapa lahan, membangun kantor, sehingga ada tempat kami bertanya progres,” ucap Fajar.

“Sesuai Permen ATR tahun 2017 terkait inlok (izin lokasi), izinnya berakhir September 2021, sementara aktivitas di lokasi belum ada. Di saat bersamaan, aktivitas usaha lain berjalan, misal tambak udang. Substansi Permen ATR, tambak udang tidak boleh, tetapi DMK sekurangnya harus membebaskan minimal 50 persen lahan sampai September. Nah ini bagaimana?,” tanya Raden Nyakradi.

Menjawab berbagai sorotan dewan itu, Son Diamar menjawab secara lugas. Ia mengulas mulai dari latar belakang potensi kemaritiman, studi kelayakan, hingga terpilihnya Lombok Utara sebagai kawasan yang paling cocok dan aman untuk proyek Global Hub.

Son Diamar menjelaskan, pelabuhan ekspor impor dunia sampai saat ini masih dikuasai Singapura. Dikarenakan kondisi pelabuhan di Indonesia yang merupakan peninggalan Belanda (berada di perairan) dangkal. Lantas pada 2010, ia menggagas pelabuhan internasional, di dua lokasi yakni Lampung dan Lombok. Hingga pada satu pertemuan di Brussels, ia disarankan untuk memilih Lombok. “Di Lampung ada (gunung) Krakatau, yang aman itu di Selat Lombok, di jalur ALKI II,” ujarnya.

Selama perjalanan pemerintahan dua bupati sebelumnya, yakni Djohan Sjamsu dan Najmul Akhyar, Son Diamar mengaku terus bekerja melengkapi syarat regulasi. Dari usaha itu, keluarlah inlok dan PP 13 tahun 2017.

“Cuma 2 real estate di Indonesia yang diatur dalam PP, Capuk – Jakarta dan Lombok untuk Global Hub. Begitu PP dan Inlok keluar, terjadi gempa 2018. Kita ingin jadikan Global Hub sebagai pusat pabrik kapal di dunia. Kami sudah MoU dengan perusahaan Korea, Sun Dong tahun 2019, tapi lagi ada bencana Covid. Kami juga sudah bersiap tandatangani pinjaman Rp 4,5 triliun dengan pengusaha Inggris, itu pun tertunda, terganjal gaduhnya Pilpres,” sambung Son Diamar.

Kedua bencana dan situasi politik itu sangat mempengaruhi kelancaran investasi. Namun dari dua peristiwa bencana, pihaknya bisa belajar. Sebelum gempa, desain konstruksi bangunan gedung kantor, apartemen dan lainnya di areal Global Hub dibuat ambisius.

‘’Kami mere-desain dengan ITB dan dibantu kawan dari Jepang, untuk membangun sarana yang tahan gempa. Semula ambisi membangun 60 lantai. Tapi melihat Covid di Jakarta, gedung-gedung banyak kosong, didesain ulang turun 7 lantai untuk gedung kantor, dan apartemen 3 lantai saja,” paparnya. “Insya Allah tetap jalan. Untuk Inlok, sedang diajukan perpanjangan izinnya,” tandas Son Diamar. (ari)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional