Di Tengah Pandemi Covid-19, Realisasi Pendapatan APBD NTB di Atas Rata-rata Nasional

Grafik persentase realisasi pendapatan APBD tahun 2021 di seluruh provinsi di Indonesia. NTB berada pada posisi 11 nasional. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Di tengah pandemi Covid-19, realisasi pendapatan APBD NTB tahun 2021 masih berada di atas rata-rata nasional. Berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga 15 Juli 2021, realisasi pendapatan APBD NTB telah mencapai 48,01 persen.

Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si., kepada Suara NTB, Selasa, 19 Juli 2021, mengatakan realisasi pendapatan APBD NTB berada di atas rata-rata realisasi provinsi seluruh Indonesia yang mencapai 43,47 persen.

Iklan

NTB masuk 21 provinsi di Indonesia dengan realisasi pendapatan di atas rata-rata nasional. NTB berada di posisi 11 nasional di bawah Sulawesi Tengah dengan realisasi pendapatan sebesar 49,34 persen.

Provinsi tertinggi realisasi pendapatannya adalah Daerah Istimewa Yogtakarta sebesar 59,11 persen. Kemudian disusul Sumatera Barat 53,86 persen, Sumatera Utara 53,61 persen, Bali 52,78 persen, Jawa Tengah 51,53 persen, Kalimantan Utara 50,31 persen, Lampung 49,97 persen, Banten 49,45 persen dan Riau 49,41 persen.

Sedangkan provinsi yang berada di bawah NTB, yaitu Gorontalo 47,66 persen, Kepulauan Riau 47,64 persen, Jawa Barat 47,53 persen, Kalimantan Barat 47,30 persen, Bangka Belitung 47,11 persen, Kalimantan Selatan 47,10 persen, Maluku Utara 45,20 persen, Sumatera Selatan 44,69 persen, NTT 44,18 persen dan Kalimantan Tengah 44,07 persen.

Sedangkan 13 provinsi di Indonesia, realisasi pendapatan APBD di bawah rata-rata nasional. Seperti Bengkulu, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, DKI Jakarta, Papua, Maluku, Papua Barat, Jambi dan Aceh.

Sebagaimana diketahui, untuk mendongkrak pendapatan dalam APBD NTB 2021, Pemprov NTB mulai memberlakukan penarikan pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan sistem nontunai atau e-Samsat Autodebet. Melalui pembayaran PKB dengan sistem autodebet, maka akan mencegah terjadinya tunggakan pembayaran PKB.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB, menyebutkan potensi penerimaan PKB dari ASN lingkup Pemprov NTB sebesar Rp9,11 miliar setahun. Selama ini, pembayaran PKB ASN yang tertunggak sekitar Rp2,3 miliar.

Kepala Bappenda NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si dalam sambutannya saat launching e-Samsat Autodebet menyebutkan target penerimaan PKB dalam APBD NTB 2021 sebesar Rp470,5 miliar. PKB menempati porsi terbesar dalam penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah sebesar 31,63 persen atau sekitar 24,08 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Amry menyebutkan, jumlah ASN lingkup Pemprov NTB sekitar 14.000 orang. Dengan asumsi satu ASN memiliki satu kendaraan roda dua dan sebanyak  20 persen ASN memiliki kendaraan roda empat. Maka sekitar 16.800 objek pajak di tingkat ASN Pemprov NTB dengan nilai objek pajaknya sekitar Rp9,11 miliar.

Dari total objek pajak sebanyak 16.800 tersebut, berdasarkan analisis dan estimasi Bappenda, selama ini sebesar 75 persen yang aktif melakukan daftar ulang. Sedangkan 25 persen kurang aktif melakukan daftar ulang bahkan ada yang menunggak pembayaran PKB.

“Melalui autodebet rekening ASN kerja sama dengan Ditlantas, PT. Jasa Raharja dan PT. Bank NTB Syariah, kita bisa menekan jumlah tunggakan itu. Yang tadi bisa sampai 25 persen atau Rp2,3 miliar,” sebut  Amry.

Perluasan dan peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak ini harus dilakukan secara intensif yang diperkuat melalui instruksi Gubernur nomor: 973/03/KUM/Tahun 2021 tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk lingkup ASN Provinsi NTB melalui e-Samsat Autodebet. Layanan e-Samsat Autodebet akan mulai diterapkan mulai 1 Juli 2021. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional