Di Tengah Pandemi Covid-19, DPRD Minta Anggaran Pokir Dinaikkan

H. Ahyar Abduh. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Mataram tahun 2021 pada Selasa, 20 Oktober 2020 cukup alot. Pasalnya, antara eksekutif dan legislatif berbeda pandangan. Kendati di tengah pandemi Covid-19, justru para wakil rakyat anggaran pokok – pokok pikiran (pokir) Dewan dinaikkan.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menjelaskan, pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Mataram menyangkut persiapan penyusunan APBD tahun 2021. Dia telah memberikan gambaran kondisi keuangan daerah. Dua hal yang disampaikan yakni, pertama APBD 2021 mengalami penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Baik itu dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU), dana insentif daerah (DID), bagi hasil serta komponen lainnya. Kedua, pemerintah daerah perlu menyesuaikan penyusunan anggaran sesuai regulasi.

Iklan

“Misalnya, penyusunan anggaran harus lewat SIPD sekarang,” kata Walikota ditemui Rabu, 21 Oktober 2020.

Penyusunan melalui sistem informasi perencanaan daerah sangat penting. Pemerintah pusat memberikan batas waktu sampai 25 Oktober menyusun rencana program di tahun 2021. Dengan sisa waktu yang terbatas harus diselesaikan kerangka umum anggaran dan plafon penggunaan anggaran sementara (KUA-PPAS).

Ahyar menegaskan, Dewan boleh saja meminta menaikkan atau menambah anggaran pokir. Mereka tentu memiliki pembiayaan yang mesti dipenuhi sesuai target. Namun, pembiayaan yang diajukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) juga besar untuk mencapai target di instansi mereka masing –masing. Artinya, pengajuan tambahan anggaran pokir harus rasional, realistis dan taat aturan. Realistis dimaksud Walikota adalah harus mempertimbangkan kebutuhan serta target. “Selama itu realistis dan rasional, boleh saja,” ujarnya.

Kondisi pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). PAD Kota Mataram tahun ini terjun bebas. Dia membandingkan mulai dari tahun 2010 dari target Rp42,5 miliar mencapai Rp415 miliar di tahun 2020. Faktanya, pandemi Covid-19 justru menghancurkan target capaian PAD tersebut. Salah satu contoh, kunjungan wistawan yang ditargetkan 700 ribu per tahun belum pulih. Okupansi hotel baru 30 persen pada akhir September. Walikota membantah jika Dewan tidak peka terhadap kondisi pendapatan daerah yang merosot akibat bencana non alam tersebut. “Yang penting kita sudah berikan gambaran kondisi keuangan kita,” tandasnya.

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi yang dikonfirmasi terkait rencana meminta kenaikan anggaran pokir hingga berita ini ditulis belum memberikan tanggapan apapun. Termasuk Ketua Komisi II DPRD, I Gde Wiska tidak memberikan keterangan apapun. “Saya tidak hadir tadi malam karena deman,” jawabnya. (cem)