Di Mataram, Investasi Tersendat akan Dipercepat

Mataram (Suara NTB) – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), menilai segera rampungnya revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram, jadi angin segar bagi pelayanan perizinan. Investasi senilai Rp172 miliar sebelumnya tertunda akan dipercepat.

Kepala DPMPTSP, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa tidak mau mengomentari sesuatu yang belum dilihat. Tetapi informasi itu jadi angin segar bagi pelayanan perizinan. Pihaknya akan bergerak dan serius mengelola perizinan dengan konsep tata ruang yang baru.

Iklan

“Iya, kita syukuri kalau memang mau selesai,” kata Cokorda dikonfirmasi, Jumat, 8 Juni 2018.

Sejauh ini, ia belum menghitung total izin yang tertunda akibat menunggu perubahan RTRW rampung. Menurut dia, sebagai pengguna dari perubahan regulasi itu akan digunakan sesuai koridor.

Ditambahkan Cok, sapaan akrabnya, investasi Rp172 miliar yang sebelumnya tertunda akan dipercepat. Sebab, ini berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Mataram. “Saya akan percepat pengurusan izinnya,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Ir. Amiruddin memastikan Kota Mataram akan kebanjiran investasi. Pasalnya, Pemerintah Provinsi NTB, memberikan angin segar bahwa revisi peraturan daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah segera rampung.

Informasi keluarnya revisi Perda tersebut telah diperoleh sebelumnya. Tetapi kepastian dokumen revisi RTRW ini belum diterima. Amir melihat Pemprov NTB, memberikan kebijakan atau kelonggaran terhadap ketersedian Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B). Dari sebelumnya 1.200 hektar menjadi 509 hektar.

Pemenuhan LP2B dikompensasi dari kabupaten lain sebagai penunjang. “Ada program cetak sawah baru sampai 27 ribu hektar,” sebutnya.

Selama ini, kata Amir, pihaknya berusaha mempercepat penyelesaian revisi RTRW. Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram sangat bagus. Perlu ditopang dengan regulasi yang tepat.

Dia menyebutkan, kemiskinan tersisa 9,55 persen atau sekitar 48 ribu akan berkurang seiring meningkatnya investasi. Termasuk terbukanya peluang kerja sehingga mengentaskan pengangguran.

“Mudah – mudahan dengan investasi yang terserap bisa menurunkan angka kemiskinan,” harapnya.

Selama ini, banyak pengusaha yang tidak tahan. Pihaknya menjelaskan bahwa tugas Bappeda telah selesai. Pembahasan lima substansi yang diminta selesai dikerjakan. Hanya saja sebelumnya, ketetapan luas yang masih belum disepakati. Kementerian ATR/BPN meminta didiskusikan kembali dengan Pemprov NTB. (cem)