Di Lobar, Tingkat Penyimpangan RTRW Capai 23 Persen

Alih fungsi lahan untuk pertanian di kawasan Gerung Lobar sudah berubah jadi kawasan perumahan. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Tingkat penyimpangan Rencana Tata Ruang dan wilayah (RTRW) di Lombok Barat (Lobar) terbilang cukup tinggi, yakni mencapai 23 persen. Hal ini menyebabkan Pemda melakukan revisi RTRW. Penyimpangan RTRW salah satunya disebabkan tingginya alih fungsi lahan, baik untuk pembangunan infrastruktur perkantoran, jalan dan perumahan.

Kepala Dinas Pertanian Lobar H. Muhur Zokhri menanggapi data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terkait penyimpanan RTRW, menurut Muhur bukan pelanggaran. Hal ini, kata dia, bisa terjadi karena modelnya dibuatkan semacam kajian. Seperti di Kediri, Gerung atau Labuapi memiliki arahan pola ruang, untuk pertanian, perumahan, jasa perdagangan, industri serta pariwisata dan sektor lainnya. Karena belum ada perda RDTR, maka dibuat semacam kajian sementara. Ketika sudah ada Perda RDTR maka tidak boleh, kalau di daerah itu dipatok hijau, maka tidak boleh membangun.

Iklan

Ia mengakui tingkat alih fungsi lahan selama 2-3 tahun terakhir mencapai 200 hektar. Sementara untuk penggantian lahan yang dialihfungsikan, Pemda tidak diharuskan mengganti, karena belum memiliki Perda LP2B, sehingga Pemda pun masih mengacu pada Perda RTRW Nomor 11 tahun 2011.

Sejauh ini, ujarnya, Raperda LP2B sedang berproses. Pihaknya sudah melakukan video konferensi  dengan Kementerian ATR terkait lahan berlanjutan.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Lobar Made Artadhana, mengatakan Pemda Lobar akan melakukan revisi terhadap RTRW yang berlaku mulai tahun 2011-2031.  Alasan dilakukannya revisi RTRW ini, ketentuan membolehkan selama 5 tahun dilakukan peninjuan kembali atau review RTRW tersebut apakah terjadi penyimpangan.

Tahun 2017 lalu dilakukan review oleh Bappeda, terjadi penyimpangan di atas 15 persen. Sesuai ketentuan, penyimpangan di bawah atau sama dengan 15 persen, maka cukup dilakukan penyesuaian.  Namun kalau penyimpangan di atas 15 persen, maka RTRW wajib direvisi.

Dijelaskan Made, RTRW Lobar berlaku 2011-2031. Terhitung sampai hari ini, sudah 8 tahun RTRW ini dipakai sebagai payung pengaturan pola ruang di Lobar. Menurut ketentuan kata dia, setiap 5 tahun semestinya bisa ditinjau kembali apakah perlu penyesuaian ataukah penyimpangan.(her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here