Di Lahan GTI, Warga Siap Beri Kontribusi Rp65 Miliar ke Pemprov NTB

Tokoh Masyarakat Gili Trawangan, H. Rukding menyerahkan dokumen dukungan ke Pemprov NTB pemutusan kontrak dengan GTI dan Aspirasi masyarakat untuk dilibatkan dalam pengelolaan pariwisata di lahan aset daerah tersebut. (Suara NTB/ndi)

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah perwakilan masyarakat Gili Trawangan mendatangi kantor DPRD Provinsi NTB untuk melakukan hearing terkait dengan pelibatan peran dan fungsi masyarakat dalam pengelolaan lahan Pemprov NTB di Gili Terawangan yang saat ini masih dikuasai oleh PT GTI, pada Kamis, 20 Februari 2020.

Perwakilan Masyarakat Gili Trawangan yang melakukan dengar pendapat tersebut diterima langsung oleh pimpinan Komisi III DPRD NTB yang membidangi urusan aset daerah. Dalam kesempatan dengar pendapat tersebut, masyarakat Gili Trawangan menyampaikan aspirasi kepada Pemprov NTB untuk melibatkan masyarakat setempat dalam upaya memajukan industri pariwisata di Gili Trawangan.

Iklan

“Pertama kami masyarakat Gili Trawangan menyatakan mendukung Pemprov NTB untuk memutuskan kontrak pengelolaan aset daerah dengan GTI yang selama ini dinilai telah merugikan Pemda dalam pengembangan industri pariwisata daerah,” ujar L. Supriadi salah satu perwakilan masyarakat Gili Trawangan kepada Suara NTB yang ditemui usai dengar pendapat.

Disampaikan Supriadi bahwa setelah nantinya pihak Pemprov NTB sudah memutuskan kontrak pengelolaan aset daerah berupa tanah seluas 65 hektar di Gili Trawangan, masyarakat berharap mereka bisa diberikan kesempatan untuk menjadi pengelola dengan memberikan kontribusi kepada Pemda sesuai dengan nilai aset.

“Kami siap memberikan kontribusi kepada Pemda NTB Rp 1 juta per are untuk satu tahun di tanah Pemda seluas 65 hektar itu. Jadi kalau semuanya diberikan kepada masyarakat untuk mengelola, maka total Rp65 miliar akan kami berikan. Hari ini tandatangan kontrak, dua hari berikutnya kami berikan Rp65 miliar,” tegasnya.

“Kami siap akan membentuk badan usaha bersama milik masyarakat yang nantinya akan bertindak selaku mitra usaha Pemda untuk merealisasikan kontribusi itu. Intinya kami siap dilibatkan dalam proses pengelolaan pasca dicabutnya kontra GTI,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD NTB, Sembirang Ahmadi yang menerima hearing tersebut menyampaikan bahwa pihaknya sangat merespon harapan masyarakat Gili Trawangan untuk dilibatkan dalam pengelolaan pariwisata di lahan aset milik Pemda NTB. Lebih-lebih dengan nilai kontribusi yang ditawarkan masyarakat jauh lebih besar dibandingkan dengan kontrak pihak GTI.

“Kami akan melakukan kajian dengan usulan dari masyarakat, karena yang jelas dari sisi kerugian daerah dari 24 tahun yang sudah berjalan kontrak dengan GTI, kontribusinya hanya Rp22,5 juta setiap tahun. Karena sikap kami DPRD jelas, sama dengan masyarakat putus kontrak dengan GTI,” tegas Sembirang.

Namun demikian, harapan masyarakat Gili Trawangan baru akan bisa dibahas oleh Pemda setempat persoalan kontrak dengan pihak GTI tuntas. Sebab itu saat masih menjadi fokus Pemprov NTB adalah upaya pemutaran kontrak dengan pihak GTI.

“Sekarang kontrak ini belum diputus, dan kami sudah rekomendasi lewat sidang Paripurna agar kontrak dengan GTI diputus, sekarang sedang dalam proses. Bukan hanya masyarakat yang berkepentingan, tapi kami daerah juga sangat berkepentingan agar pendapatan daerah sesuai dengan nilai aset,” pungkasnya. (ndi)