Di APBD Perubahan 2020, Pendapatan NTB Berkurang Rp448 Miliar

Yek Agil (Suara NTB/ndi)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB telah menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Perubahan (APBDP) tahun 2020 ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB. Dalam draf KUA tersebut, pendapatan pada APBDP memperlihatkan mengalami pengurangan cukup signifikan dari APBD murni 2020.

Di dalam APBDP ini, total ansumsi pendapatan sebesar Rp5,22 triliun lebih, mengalami penurunan dari ansumsi pendapat APBD murni 2020 yang sebesar Rp 5,671 triliun lebih.

Iklan

“Dari draft KUA yang diserahkan kemarin kepada kami, dari target pendapatan kita sebelumnya pada APBD Murni kemudian di perubahan ini ada pengurangan sebesar Rp448 miliar atau 7,91 persen,’’ sebut anggota Banggar DPRD NTB, Yel Agil saat di konfirmasi di ruang kerjanya, Rabu, 5 Agustus 2020.

Penurunan ansumsi pendapatan dalam APBDP tersebut terjadi karena dua hal utama. Yakni pertama penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kedua pengurangan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

“Dana perimbangan kita dari angka awal sebesar Rp3,7 triliun pada APBD Murni berubah menjadi Rp3,3 triliun dalam perubahan. Artinya ada pengurangan sebanyak 11 persen. Kemudian dari PAD mengalami pengurangan sebanyak Rp19 miliar atau hanya 1,06 persen,’’ sebut politisi PKS itu.

Dikatakan Yek Agil, pengurangan pendapatan tersebut tidak terlepas dari kondisi ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini. Namun demikian, jika dilihat dari besaran penurunan PAD itu, Yek Agil menyebutkan bahwa meski ada penurunan namun tidak terlalu drastis. “Karena itu penurunan ini kita anggap koreksi optimis terhadap PAD,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan Yek Agil, karena pendapatan mengalami penurunan maka hal tersebut berkonsekuensi terhadap rencana belanja. Melihat dari besarnya penurunan pendapatan itu, maka akan banyak program yang tidak bisa dibiayai.

“Karena ada target-target pendapatan yang tidak terealisasi. Tentu karena pendapatan koreksi, maka mau tidak mau belanja harus kita kurangi juga. Nah inilah yang akan akan kami bahas bersama eksekutif terkait program mana saja yang akan kita kurangi,’’ katanya.

Salah satu program yang akan terganggu akibat penurunan pendapatan tersebut adalah program unggulan Gubernur NTB. Yek Agil mengakui bahwa beberapa program unggulan dipastikan akan mengalami koreksi.

‘’Program unggulan tetap berjalan, tetapi juga beberapa mengalami koreksi. Karena situasi yang kita hadapi. Nah inilah yang sedang kita bedah sekarang ditingkat SKPD. Mana yang diteruskan dan mana yang di pending. Belanja rutin juga yang banyak dikoreksi, dan termasuk program yang tidak berkaitan langsung dengan program unggulan itu yang juga banyak di koreksi,’’ katanya.

Terakhir disampaikan wakil rakyat dari dapil Lombok Tengah II Utara itu, bahwa belanja dalam APBDP ini, akan difokuskan pada tiga hal yakni pertama penanganan kesehatan masyarakat. Kedua recovery masyarakat, ketiga JPS untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. (ndi).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here