Dewan ungkap Buruknya Penanganan Covid-19 di Mataram

Pansus Pengawasan Pencegahan Covid-19 DPRD Kota Mataram saat sidak ke Kantor BPBD Kota Mataram. Ada dua hal yang menjadi atensi pansus di OPD ini, yaitu pengadaan masker dan cairan disinfektan. Nampak anggota Pansus mengecek masker yang pengadaannya oleh BPBD Kota Mataram, Senin, 20 Juli 2020.(Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) – Penelusuran sejumlah anggota DPRD Kota Mataram menguak buruknya penanganan Covid-19 di Kota Mataram. Dari pengadaan masker yang minim melibatkan UMKM lokal, hingga pencampuran klorin dalam cairan disinfektan tanpa pengukuran akurat.

 

Iklan

Tak heran jika Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Mataram menilai bahwa upaya pencegahan penularan covid-19 di Kota Mataram, terkesan main-main.

 

Hal ini berbanding terbalik dengan besarnya anggaran yang disiapkan pemerintah untuk penanganan Covid-19 di Kota Mataram. Seperti diketahui, Pemkot Mataram mengalokasikan sekitar Rp135 miliar untuk penanganan Covid-19 di Kota Mataram.

 

Pansus ketika melakukan sidak ke BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Mataram mendapati fakta amburadulnya pencegahan Covid di Mataram.

 

Pansus sengaja mendatangi BPBD untuk melakukan pembuktian, terhadap pernyataan juru bicara gugus tugas penanganan covid 19 Kota Mataram yang mengklaim bahwa Pemkot Mataram akan menyiapkan 100 ribu masker anak.

 

Nyatanya, setelah dilakukan pengecekan ke BPBD, tidak tersedia masker anak sejumlah yang disebutkan jubir gugus tugas penanganan covid 19 Kota Mataram.

 

Pantauan Suara NTB di Kantor BPBD Kota Mataram, Pansus yang diketuai Abd Rachman, SH, meminta BPBD menunjukkan masker yang pengadaannya di OPD itu.

 

Oleh BPBD, masker disimpan di sebuah ruangan. Kecurigaan Pansus terbukti. BPBD dalam melakukan pengadaan masker tidak melibatkan UKM di Kota Mataram.

 

Salah seorang Kepala Bidang di BPBD Kota Mataram bernama Arif Rakhman mengungkapkan, pihaknya tidak melibatkan UKM karena mereka banyak yang tidak berbadan hukum.

 

Selain itu, Arif menyebut bahwa UKM Kota Mataram tidak mampu memenuhi permintaan masker dalam jumlah besar. ‘’UKM ini tidak bisa memenuhi target waktu,’’ kilahnya.

 

Kepala BPBD Kota Mataram, Drs. Mahfuddin Noor mengatakan, untuk pengadaan masker, BPBD Kota Mataram menggandeng pihak ketiga.

 

Arif tidak menyangkal pihak ketiga yang ditunjuk pihaknya untuk pengadaan masker, mendatangkan masker itu dari luar daerah. ‘’Ada juga yang diambil dari UKM di Mataram,’’ cetusnya.

 

Ketua Pansus, Abd Rachman menyayangkan tidak dilibatkannya UKM dalam pengadaan masker untuk pencegahan covid di Kota Mataram. ‘’Malah provinsi yang memberdayakan UMK-UKM di Kota Mataram,’’ kata anggota Pansus I Wayan Wardana, SH.

 

Dia meragukan pengakuan Arif yang menyebutkan bahwa UKM Kota Mataram tidak mampu memproduksi masker secara massal.

 

‘’Di Pagutan itu bapak mau berapa ribu, di sana banyak sekali penjahit,’’ ucapnya. Kritik senada juga dilontarkan Wakil Ketua Pansus, Nyayu Ernawati, S.Sos.

 

Dia kecewa karena Pemkot Mataram tidak juga mengakomodir kebutuhan masker anak. Padahal, jumlah anak terpapar covid di Mataram paling tinggi se-NTB.

 

Tidak sebatas persoalan masker, Pansus juga kecewa dengan penyiapan cairan disinfektan yang diduga tidak sesuai takaran. BPBD mengaku, pihaknya menyiapkan cairan 0,1 %.

 

Namun anehnya, dalam menakar campuran air dengan klorin, BPBD Kota Mataram tidak menggunakan alat ukur. Belum lagi pengadukan cairan itu dilakukan secara manual.

 

‘’Seharusnya bapak menggunakan spinner atau alat pengaduk,’’ kata anggota Pansus, Ahmad Azhari Gufron, S.Si.

 

Menurut Gufron, takaran klorin yang tidak sesuai atau berlebihan justru akan berdampak buruk. ‘’Tidak hanya mengganggu kesehatan, juga dapat merusak cat kendaraan dan lain-lain,’’ sesalnya. (fit)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional