Dewan Sebut Pemprov Belum Serius Kembangkan Wisata Halal

Mataram (suarantb.com) – Terpilihnya NTB sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia tahun 2015 merupakan berkah yang harus dipertanggung jawabkan, agar prestasi tersebut tidak selesai sebatas kebanggan sesaat. Tanggung jawab untuk mempertahankan prestasi tersebut harus dilakukan dengan terus membenahi semua lini pariwisata di NTB agar lebih maksimal.

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi II DPRD NTB, Raihan Anwar, SE,. M.Si. Ia menilai, sejauh ini Pemprov NTB melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum terlalu serius mengembangkan wisata halal tersebut.

Iklan

“Kita punya beban tanggung jawab mempertahankan predikat peraih wisata halal di Dubai tahun 2015,” ujarnya, Senin, 26 September 2016.

Raihan melihat sejauh ini Pemprov terkesan lalai dengan tanggung jawab tersebut. Padahal potensi yang dimiliki NTB sudah sangat mendukung untuk terciptanya pariwisata halal, ditambah lagi dengan adanya Perda yang telah dibuat oleh DPRD NTB.

Ia menjelaskan Perda yang dibuat tersebut merupakan bentuk keseriusan mendukung NTB sebagai destinasi wisata halal dunia. Dengan konsekuensi pemerintah harus serius menyikapi hal tersebut.

“Perda itu sebagai wujud keseriusan kita mendukung pariwisata NTB sebagai destinasi wisata halal dunia. SKPD belum maksimal keseriusannya,” katanya.

Target capaian 50 persen indikator halal pada awal tahun 2017 mutlak harus terjadi jika pemerintah ingin tetap menjadi destinasi halal terbaik dunia. Sebab, jika hal tersebut tidak dilakukan maka besar kemungkinan daerah atau bahkan negara lain bisa menyalip NTB.

“Komisi II mengharapkan agar program sertifikasi halal terutama hotel dan restoran harus dikejar, sampai awal tahun 2017 harus 50 persen. Yang sekarang kan masih jauh dari harapan dan masih perlu dipacu,” ungkapnya.

Menurut Raihan, ada indikasi pemda dan pengusaha tidak serius menyikapi Perda wisata halal tersebut karena takut para wisatawan non muslim menjadi enggan berkunjung. Ia mengatakan hal itu sangat tidak masuk akal, karena bagaimanapun juga, wisata halal merupakan hal yang banyak mendatangkan manfaat.

“Tidak ada kerugian bagi wisatawan non muslim karena wisata halal. Justru yang menyebabkan hal tersebut belum maksimal adalah peran pemerintah,” katanya.

Politisi Nasdem ini menegaskan, pada tahun 2017, wisata halal harus mencapai target yang diinginkan. Hal tersebut penting jika ingin melihat NTB terus berada pada posisi terbaik penyedia destinasi wisata halal dunia. Dan pemda harus segera melibatkan semua pihak yang berkompeten untuk mewujudkan hal tersebut.

“Dalam pelaksanaannya harus melibatkan MUI untuk mengeluarkan sertifikasi halal. Mengenai restoran dan hotel targetnya pada hilal satu, Prosesnya di dapur harus halal, sumbernya harus dipastikan halal, sampai harus menyembelih hewan dengan cara yang benar,” tandasnya. (ast)