Dewan Sayangkan Langkah TNGR Pidanakan Warga Jurang Koak Lotim

Mataram (suarantb.com) – Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi,SE, MM menyayangkan langkah Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) dan aparat kepolisian yang mengambil langkah hukum dalam menyelesaikan permasalahan lahan dengan  warga Dusun Juran Koak Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur.

Menurut Hadi, ada perbedaan pemahaman antara kedua belah pihak yang tidak bisa diselesaikan di meja hukum formal. Oleh karena itu, penyelesaian yang jauh lebih efektif seharusnya menggunakan komunikasi kekeluargaan. Dan Pemerintah harus mengakomodir kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan duduk perkara secara kekeluargaan.

Iklan

“Kita berharap yang di Jurang Koak ditemukan titik temunya, biar tidak menjadi masalah berlarut. Kalau tidak begitu akan berdampak panjang,” katanya, Sabtu, 15 Oktober 2016.

Ia menghimbau kepada semua pijhak  yang terkait dengan kasus sengketa tanah di Jurang Koak untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalur musyawarajh. Karena ketika pemerintah menggunakan jalur hukum, masalah yang ditimbullkan akan lebih besar dan berdampak panjang.

“Kalau tidak diselesaikan kasian warga. Kalau tidak warga yang ditahan kasian anaknya, karena siapa yang akan mencarikan nafkah. Tujuan kita mengentaskan kemiskinan malah menambah,” kata Hadi.

Selain menyelesaikan persoalan yang ada saat ini melalui jalur kekeluargaan, Politisi asal Lombok Timur ini juga menyarankan kepada pemerintah melalui TNGR mengupayakan pemberdayaan jangka panjang bagi warga Jurang Koak dan sekitarnya. Dengan begitu, masyarakat sekitar kawasan hutan itu tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada hutan.

“Masyarakat sekitar juga perlu diberdayakan, diberikan program apa, ataukah di kerja samakan dengan masyarakat mana yang bisa dikerjasamakan,” sarannya.

Ia mengingatkan, penyelesaian persoalan harus dengan pertimbangan yang matang. Ketika hal itu tidak dijalankan, besar kemungkinan bukan hasil yang diperoleh dari upaya tersebut, melainkan masalah baru yang semakin rumit penyelesaiannya.

“Anggap saja yang legal secara hukum TNGR, tapi ini tidak akan menyelesaikan persoalan karena masyarakat menyebut itu tanah adat. Ini kan harus dipertemukan,”tandasnya. (ast)