Dewan Sarankan Pemkot Mataram Perkuat Koordinasi Perizinan

Mataram (suarantb.com) – Banyaknya persoalan perizinan yang timbul di Kota Mataram belakangan ini dianggap akibat kurangnya koordinasi antar birokrasi pelayanan perizinan. SKPD-SKPD terkait pelayanan perizinan masih belum terhubung dengan baik dalam satu jalur, sehingga prosedur pelayanan perizinan masih tumpang tindih.

Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, I Gede Sugiarta menilai banyaknya persoalan yang timbul harus ditanggapi dengan serius. Ia juga meminta birokrasi berwenang yang berkaitan dengan pelayanan perizinan memperkuat koordinasi dalam rangka memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Iklan

“Perkuatlah koordinasi. Kalau mau mengeluarkan izin atau apa-apa itu tolong koordinasinya yang kuat,” imbaunya, Selasa, 15 November 2016.

Kurang koordinatifnya SKPD-SKPD yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dapat mengakibatkan kerancuan dalam penerbitan izin, sehingga bisa menimbulkan kontroversi dalam masyarakat.

“Masyarakat juga menilai koordinasinya ini. Bagaimana sih ini, kok begini,” tambahnya.

Jika koordinasi terjalin dengan baik, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka tidak ada dalih bagi pihak luar untuk mempersoalkan pelayanan perizinan di Kota Mataram. DPRD Kota Mataram sendiri sebagai perwakilan rakyat akan menjembatani informasi dalam birokrasi Kota Mataram dengan masyarakat. Sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi.

“Kalau itu sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami sampaikan kepada masyarakat. Ini harus kami selesaikan,” ungkapnya.

Gede mengatakan pihaknya juga akan melakukan sidak ke masing-masing kelurahan terkait penyelenggaraan perizinan. Kelurahan ditekankan untuk memastikan izin apa saja yang akan diselenggarakan di kelurahan. Terutama mengenai Izin Lokasi (ILOK), kelurahan harus benar-benar mengetahui alur pengurusan perizinan tersebut.

“ILOK itu harus melalui kelurahan. Kelurahan harus benar-benar tahu kronologisnya, jangan hanya menandatangani saja,” tegasnya.

Terkait proses perizinan di Kota Mataram, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram, M. Saleh sempat diperiksa oleh pihak kepolisian terkait kasus pembangunan Transmart yang diduga bermasalah perizinannya. Saleh menegaskan, beberapa hari lalu, izin lingkungan telah dikeluarkan sehingga proyek pembangunan tersebut secara hukum dinyatakan legal.

  Mangkir Protokol Covid-19, Toko Pakaian Diimbau Tutup

“Transmart kan sudah keluar izin lingkungannya, hari Jumat. Amdal itu kan proses analisis. Jadi Amdal itu dasar untuk keluar izin lingkungan dan itu juga berproses berbulan-bulan,” jelas Saleh saat mendatangi Polres Mataram dalam agenda pemeriksaan terkait proyek tersebut, Senin, 14 November 2016.

Saleh menjelaskan, proses dikeluarkannya izin lingkungan terkait bangunan tersebut berlangsung cukup alot. Karena ada hal-hal yang sifatnya krusial yang harus diselesaikan.

“Dari pra Amdal. Pra Amdal itu ada pengumuman lewat media, kemudian ada konsultasi publik melibatkan warga sekitar, stakeholder, dan sebagainya. Baru kemudian bulan Agustus sidang kerangka acuan. Baru sidang teknis RKL-RPL itu tanggal 3 November kemarin. Tanggal 4 sidang komisi,” jelasnya.

Sementara terkait pembangunan gedung Transmart sebelum adanya proses Amdal dan izin lingkungan, Saleh mengatakan telah menegur pihak Transmart. Upaya teguran administratif tersebut berbuntut dihentikan sementara waktu proses pengerjaan bangunan gedung Transmart.

“Itulah makanya kita tegur dia kemarin. Kita lakukan upaya-upaya teguran administratif, kemudian kita paksa dia untuk menghentikan. Dia berhenti sejak tangal 3 November,” ungkapnya.

Menurut Saleh, pihak Transmart telah koorporatif dalam menindaklanjuti teguran yang diberikan. Mulai dari menghentikan sementara waktu proses pembangunan, hingga melanjutkan proses perizinan yang belum keluar. Sehingga dengan dikeluarkannya izin tersebut, pembangunan gedung Transmart akan berjalan seperti biasa.

“Kita tegur, mereka cukup koorporatif. Sudah keluar izin lingkungannya. Di Undang-undang tidak ada yang mengharuskan kita menghentikan proses Amdal. Lanjut aja Amdalnya sampai izin keluar,” jelasnya. (rdi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here