Dewan Sarankan Jukir Miliki Surat Tugas

Mataram (suarantb.com) – Kesemerawutan penataan perparkiran Kota Mataram menjadi persoalan yang makin pelik dari hari ke hari. Mulai dari banyaknya juru parkir (jukir) liar, jukir tak taat aturan, kebocoran pendapatan asli daerah (PAD), hingga target retribusi parkir yang tak kunjung tercapai. Hal tersebut menjadi PR utama Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram. Dishubkominfo diminta lebih serius lakukan pemetaan perparkiran di Kota Mataram.

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi mengatakan, Dishubkominfo harus mulai memetakan secara akurat titik-titik sumber retribusi parkir. Sehingga dengan data yang jelas, Pemkot Mataram bisa menentukan potensi masing-masing titik parkir.

Iklan

Selain itu, Dishubkominfo harus menentukan jukir definitif dan memiliki surat tugas. Adanya surat tugas jukir akan membantu pendataan oleh dinas terkait. Pemetaan titik parkir dan jukir definitif akan memudahkan pengawasan serta pertanggungjawaban.

“Di titik tertentu dengan potensi tertentu ternyata realisasinya rendah, kita gampang meminta pertanggungjawaban kepada siapa,” paparnya.

Dengan cara tersebut Dishubkominfo didorong untuk terus mengevaluasi kinerja jukir. Dishubkominfo pun dapat membangun sistem koordinasi lapangan yang lebih kuat. Sehingga hubungan komunikasi, pengawasan, pelaporan dan penyetoran retribusi menjadi lebih terkendali. Hal tersebut pun dapat meminimalisir adanya kebocoran PAD.

“Kalau itu sudah ter-connected sistemnya, kita harapkan ini mengurangi adanya hal-hal yang dikhawatirkan,” ujarnya. Didi juga menyarankan penyetoran retribusi parkir dilakukan secara harian. Dengan membangun sistem yang terdata dengan baik tersebut, antara UPTD parkir dan para jukir kedepannya akan mempermudah pencapaian target retribusi parkir. (rdi)