Dewan Sahkan Pemberhentian HBY – Arif

Arifuddin, Andi Bachtiar. (Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – KPU Kabupaten Dompu menjadwalkan Kamis, 21 Januari 2021 ini untuk menggelar pleno penetapan pasangan Kader Jaelani – H. Syahrul Parsan, ST, MT sebagai Bupati dan wakil Bupati terpilih. Molornya penetapan lantaran bukti registrasi perkara konstitusi (BRPK) dari MK yang dikeluarkan, Senin, 18 Januari 2021 kemarin belum diterima KPU Kabupaten Dompu.

Ketua KPU Kabupaten Dompu, Drs. Arifuddin kepada Suara NTB, Selasa, 19 Januari 2021 kemarin mengaku, belum juga menerima surat dari KPU RI yang melanjutkan surat BRPK yang dikeluarkan MK RI. Karena sesuai jadwal, MK RI telah mengeluarkan BRPK pada Senin, 18 Januari 2021 dan Kabupaten Dompu tidak termasuk daerah yang digugat hasil Pilkadanya di MK.

Iklan

‘’Ada 132 Kabupaten/Kota (yang digugat) dan tidak satupun ada KPU Kabupaten Dompu. Tapi kami harus menunggu surat resmi dari MK maupun KPU RI sebagai dasar kami melakukan penetapan, meskipun kami sudah tau. Baru daftar KPU Kabupaten/Kota yang diumumkan. Mestinya ada surat dari sekretariat dari MK,’’ kata Arifuddin.

Arifuddin mengaku, pihaknya masih menunggu BRPK dari MK untuk bisa membuat undangan pleno terbuka penetapan Bupati dan wakil Bupati terpilih hasil Pilkada serentak 9 Desember 2020 lalu. Ketentuannya, undangan itu dikeluarkan sehari sebelum pleno dilakukan. Sehingga dijadwalkan pada Kamis, 21 Januari 2021.

Pleno terbuka ini, lanjut Arifuddin, tidak lagi menghadirkan tim sukses. Tapi langsung pasangan calon, DPRD, partai politik, dan Bawaslu Kabupaten Dompu beserta anggota Forkopimda.

Sementara DPRD Kabupaten Dompu juga telah menetapkan usulan pemberhentian pasangan Drs H Bambang M Yasin – Arifuddin, SH sebagai Bupati dan wakil Bupati Dompu yang berakhir masa jabatannya pada 17 Februari 2021 mendatang. Penetapan itu dilakukan dalam rapat pleno internal pada Senin, 18 Januari 2021. “Keputusan itu kami sampaikan ke Mendagri melalui Gubernur untuk menjadi dasar pengajuan pensiunan,” kata Ketua DPRD Dompu, Andi Bachtiar, A.Md.Par kepada Suara NTB.

Penetapan usulan pemberhentian Bupati dan wakil Bupati ini sesuai surat edaran Mendagri yang lama, tapi masih berlaku. Karena surat edaran ini yang dijadikan acuan pengangkatan serentak kepala daerah hasil Pilkada tahun 2015 dan berakhirnya sama pada 17 Februari 2021. Diktum dalam edaran itu juga dibebankan kepada DPRD untuk mengusulkan pemberhentian.

Untuk usulan pengangkatan Bupati dan wakil Bupati hasil Pilkada serentak 9 Desember 2020 lalu, kata Andi, akan diparipurnakan setelah mendapat SK penetapan dari KPU Dompu. Karena hingga saat ini, KPU belum menetapkan karena masih menunggu BRPK dari MK yang menyatakan bawah Pilkada Dompu tidak disengketakan. “Kita tidak ada menggugat, tapi kita harus tetap menunggu BRPK dari MK untuk bisa menetapkan sebagai pasangan Bupati dan wakil Bupati terpilih,” jelasnya.

Komisioner KPU Dompu, Anshori, SE yang dihubungi terpisah mengaku, sesuai jadwal bahwa Senin, 18 Januari 2021 ini MK akan mengeluarkan BRPK dan diserahkan ke KPU RI. KPU Kabupaten Dompu pun sudah menjadwalkan untuk rencana pleno penetapan pasangan Bupati dan wakil Bupati terpilih pada Rabu, 20 Januari 2021 mendatang. “Kita belum terima surat dari KPU RI yang menindaklanjuti surat BRPK MK. Biasanya datang malam atau dini hari (melalui surat elektronik),” kata Anshori. (ula)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional