Dewan Protes Tak Satupun Kepala OPD Hadiri Rapat Paripurna

Sejumlah kursi tempat OPD duduk di dalam ruang rapat paripurna DPRD NTB, Selasa, 15 Juni 2021 tampak banyak yang kosong. (Suara NTB/ndi)

Mataram (Suara NTB) – DPRD Provinsi NTB menyoroti rendahnya tingkat kehadiran Kepala OPD dalam rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban Gubernur NTB atas pemandangan fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban APBD 2020, Selasa, 15 Juni 2021.

Ketua Komisi IV DPRD NTB, H. Ahmad Fuaddi salah satu yang melontarkan intrupsinya terkait dengan rendahnya tingkat kehadiran Kepala OPD dalam forum rapat paripurna tersebut. Ia melihat kursi-kursi yang disediakan untuk Kepala OPD banyak yang kosong.  “Mohon pimpinan kita hargai rapat paripurna ini, karena ini adalah forum rapat tertinggi kita. Semaksimal mungkin OPD bisa hadir dalam rapat paripurna ini,” ujarnya.

Iklan

Hal yang membuat politisi Partai Golkar itu cukup kecewa, karena tidak tidak ada satupun kepala OPD yang hadir atau pejabat eselon II dan III. Tapi yang kebanyakan hadir yakni pejabat eselon IV. “Ini tidak ada satupun Kepala OPD yang hadir, lama-lama rapat paripurna ini tidak lagi punya marawah,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Fuaddi juga sempat menyinggung soal kehadiran Gubernur dan Wakil Gubernur. Karena rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban Gubernur NTB atas pemandangan fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban APBD 2020 itu, disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda).

“Judul rapat paripurna kita hari ini harusnya mendengarkan jawaban Sekda, bukan jawaban Gubernur. Karena yang menyampaikan Pak Sekda. Padahal dalam aturannya pemerintah itu adalah Gubernur dan atau Wakil Gubernur,” tegasnya.

Sementara itu, Sekda H L. Gita Ariadi yang dikonfirmasi usai rapat paripurna terkait dengan protes dari anggota dewan tersebut menyampaikan ketidakhadiran Gubernur tersebut karena masih dalam suasana duka, dan posisinya masih berada di Sumbawa. Sementara untuk Wakil Gubernur, masih ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan.

“Untuk kehadiran OPD, baik pejabat eselon II dan III itu, kondisi mereka sedang kecapean karena kerja maraton menyiapkan bahan jawaban. Karena hanya diberikan waktu satu hari saja. Kan banyak pertanyaan dari pandangan fraksi itu, semua dibedah itu. Jadi kehadiran OPD itu ada di dalam roh jawaban itu sendiri,” jelasnya.

Ketidakhadiran para pejabat eselon II dan III tersebut di rapat paripurna DPRD itu sudah dikoordinasikan kepada pimpinan. Karena itu ia mengharapkan pada para anggota dewan untuk memaklumi kondisi tersebut. “Ada juga yang hadiri agenda-agenda wajib yang tidak bisa diwakilkan. Kami pahami kondisi eselon II ini, dan mereka sudah lapor, dan kami setujui. Jadi bukan berarti kami mengecilkan forum paripurna ini,” pungkasnya. (ndi)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional