Dewan Prihatin Pemakaman Warga Perumahan Meninggal Ditolak di Lobar

Perwakilan warga perumahan saat mengadu ke Fraksi PKS DPRD Lobar terkait tidak adanya TPU yang disediakan oleh pengembang. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – DPRD Lombok Barat (Lobar) menyoroti pengembang yang tidak menyiapkan fasilitas umum berupa tempat pemakaman umum, sehingga warga yang tinggal di perumahan itu tidak bisa menguburkan warga ketika ada warga meninggal. Bahkan, beberapa kali terjadi kasus penolakan warga perumahan ditolak dimakamkan di daerah itu. Seperti kasus warga di salah satu perumahan di Desa Terong Tawah kecamatan Labuapi. Kondisi ini sangat memprihatinkan, sehingga harus segera disikapi Pemda Lobar.

“Warga menyampaikan ke kami (Fraksi PKS, red) beberapa keluhan salah satunya fasum TPU yang belum disiapkan. Karena ada beberapa kasus yang terjadi, warga di perumahan ini meninggal mau dimakamkan di kuburan dekat daerah itu justru tidak dibolehkan (ditolak). Sampai harus membayar di pemakaman di Mataram. Bahkan ada warga meninggal dipulangkan ke daerahnya,” ungkap Wakil Ketua DPRD Lobar Hj. Nurul Adha ketika meneruskan sejumlah warga perumahan yang mengadu ke Kantor DPRD, Senin, 22 Maret 2021.

Iklan

Selaku anggota DPRD, setiap kali turun ke masyarakat khususnya ke Labuapi juga kerap menerima keluhan warga saol kasus yang sama. Baik dari warga bukan tinggal di perumahan maupun di perumahan. Warga mengeluh banyak perumahan belum menyediakan fasum TPU oleh pengembang, sehingga ketika warga perumahan meninggal mau dikuburkan ke pemakaman umum sekitar.

Sementara kondisi pemakaman umum sudah penuh. Hal ini menyulitkan warga perumahan untuk memakamkan. Di sinilah pemda harus bersikap, membuka mata, telinga dan hati. Apalagi dalam perizinan perumahan ada ketentuan syarat yang harus dipenuhi, salah satunya fasum TPU. “Kuburan ini penting, karena Kalau tidak difasilitasi atau diperhatikan maka akan menjadi persoalan besar di Lobar karena banyak perumahan belum menyiapkan fasum ini,” kritiknya.

Perwakilan warga perumahan, Arwan Rosyadi mengatakan sejumlah keluhan warga di antaranya soal TPU. Keluhan ini sudah diadukan sekitar setahun lalu. “Karena sejak 2015 hingga saat ini kami belum mendapatkan TPU yang bisa digunakan untuk warga kami yang meninggal,” aku dia. Sehingga sejumlah warga yang meninggal dimakamkan di Mataram dan dibawa pulang.

Padahal dalam UU Nomor 1 tahun 2011, sudah jelas bahwa TPU disiapkan oleh pengembang sebelum perumahan dipasarkan. Padahal ada 800 KK atau 24 ribu jiwa yang tinggal di perumahan itu. Selain itu warga mengeluhkan fasilitas umum lainnya.

Menjawab itu, Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman L. Ratnawi mengatakan, terkait keluhan warga perumahan di wilayah Terong Tawah Labuapi, pihaknya sudah menindaklanjuti dengan memanggil pihak pengembang. Pihaknya meminta pengembang untuk menyiapkan TPU tersebut dan pihak pengembang pun sudah mencari lahan untuk TPU. “Informasinya tinggal diurus izin, kan harus ada izin untuk tempat pemakamannya itu,”jelas dia.   (her)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional