Dewan Pengawas PDAM “Buka Kartu” di DPRD

top ads

Tanjung (Suara NTB) – Jajaran Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Lombok Utara (KLU), tak berkutik saat dicecar sejumlah pertanyaan DPRD terkait alasan di balik pemberhentian mantan Direktur PDAM, Suhaily, ST. Alih-alih memberi jawaban yang masuk akal dan sesuai dengan syarat sebagaimana tertuang di Perda, DP PDAM justru “buka kartu” sendiri. Bahwa alasan pemecatan Suhaily 2 bulan lebih awal, karena yang bersangkutan menolak pinangan kerjasama pihak ketiga.

Dari rapat di ruang sidang DPRD KLU, Jumat, 12 Mei 2017, sebagian besar anggota dari ketiga Komisi terlihat hadir. Demikian juga Pimpinan DPRD. Sedangkan dari jajaran DP PDAM, 2 orang yang hadir, yakni Simparudin, SH. (Ketua DP), Zainudin, S.Pd (Sekretaris merangkap anggota), sedangkan satu-satunya yang tidak hadir adalah H. Subartono (anggota). Berdasarkan keterangan DP di DPRD, Subartono tidak hadir karena sedang menjalani jadwal check up di RSUD Kota Mataram.

Iklan

Wakil Ketua I DPRD KLU, Djekat Demung, menegaskan pemanggilan DP PDAM tidak dalam kapasitas DPRD membela Suhaily, melainkan meminta klarifikasi dari DP atas pemberhentian mantan direktur dua bulan sebelum masa jabatan berakhir.

Pimpinan DPRD maupun anggota DPRD KLU kata dia, telah memperoleh penjelasan dari Suhaily saat yang bersangkutan direkomendasikan diberhentikan oleh DP. Pemanggilan Suhaily dilatarbelakangi pula oleh Surat Tembusan DP ke DPRD.

Cara DP PDAM menjalankan kewenangannya menurut Djekat telah menjebak bupati selaku penanggung jawab yang menandatangani Surat Pemberhentian Direktur PDAM. Karena sikap Suhaily yang tegas menolak pihak ketiga, – dalam hal ini, PT. Tiara Cipta Nirwana (TCN), mengacu pada hasil review BPKP Perwakilan NTB bahwa TCN tak memenuhi persyaatan.

Hal senada ditegaskan Ketua Komisi III DRPD KLU, Nasrudin, S.HI. Menurutnya syarat pemberhentian Suhaily tidak jelas. Lagipula syarat agar PDAM menerima TCN salah satunya berpedoman pada review BPKP.

  Kades Tanjung Keluhkan Buruknya Kualitas Rastra

Anggota Komisi I DPRD KLU, Zarkasi, S.Ag., sekilas mendengar pemaparan DP PDAM menyimpulkan terdapat perbedaan pendapat di internal DP PDAM maupun antara DP PDAM dengan Pemda KLU selaku pemegang saham. Salah satu yang dikemukakan, bahwa bupati dalam LKPJ APBD 2016 menyebut capaian cakupan pelayanan PDAM mencapai 44 persen. Sebaliknya DP PDAM menyebut capaian pelayanan PDAM sebesar 39 persen.

Mendapat cercaan pertanyaan kritis anggota DPRD, Ketua DP PDAM Simparudin, SH, secara tak terduga justru buka-bukaan. Dimulai dari ihwal kronologi kedatangan proposal TCN, rapat-rapat ekspose TCN, upaya DP PDAM memfasilitasi pertemuan antara PDAM dan TCN hingga penolakan Direktur PDAM atas TCN yang dilandasi reviu BPKP yang menyatakan item proposal TCN tak memenuhi syarat sesuai kerangka acuan Menteri PPN/Kepala Bappenas. “Di samping itu, dalam prinsip kehati-hatian ada aturan yang dijadikan acuan, sehingga Direktur minta juga ke BPKP untuk review. Akhirnya pada tanggal 18 kami terima surat tembusan direktur yang tidak melanjutkan kerjasama dengan TCN,” ungkapnya lagi.

Dalam hal ini, dirinya sudah banyak memberi masukan atau berdiskusi ke para pihak termasuk Bagian Hukum dan Sekda. (ari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here