Dewan Pastikan Insentif Nakes Loteng Terbayar

H. Ahmad Supli. (Suara NTB/dok)

Praya (Suara NTB) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memastikan seluruh tunggakan pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang terlibat penanganan Covid-19, terbayar tahun ini. Anggarannya sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2021.

Demikian ditegaskan Ketua Komisi IV DPRD Loteng, H. Ahmad Supli, S.H., kepada Suara NTB, Rabu, 8 September 2021.  “Soal anggaran pembayaran tunggakan insentif nakes Loteng sudah ada. Tinggal menunggu pengesahan APBD Perubahan saja, tunggakan insentif sudah bisa langsung dibayarkan,” terangnya.

Iklan

Hanya saja, Supli tidak menjelaskan total anggaran yang disiapkan untuk menuntaskan tunggakan pembayaran insentif bagi nakes Loteng tersebut, tapi anggarannya sudah ada.

Dalam hal ini, katanya, para nakes Loteng tidak perlu khawatir insentifnya tidak terbayarkan, karena sudah disiap oleh pemerintah. Tinggal soal waktu saja, karena memang butuh proses pembahasan terlebih dahulu. “Para nakes kita harap tenang, tunggakan insentif terbayarkan tahun ini,” imbuh politisi PKS ini.

Supli menjelaskan, selain insentif nakes Komisi IV DPRD Loteng juga tengah mengupayakan peningkatan insentif bagi guru tidak tetap (GTT) yang jumlah mencapai sekitar 3.600 orang lebih.  Namun diakuinya, untuk penambahan insentif GTT belum bisa diakomodir tahun ini. Mengingat, kondisi keterbatasan anggaran daerah.

Di satu sisi pemerintah daerah juga harus menuntaskan sisa tunggakan yang menjadi kewajiban. Sehingga untuk sementara ini, peningkatan insentif GTT belum bisa dipenuhi dan akan diupayakan pada tahun depan. “Mudah-mudahan tahun depan bisa terjawab keinginan para GTT untuk mendapat tambahan insentif,” ujarnya.

Terlebih dengan adanya pengangkatan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 1.800 orang lebih tahun ini, maka jumlah GTT pada tahun ini depan akan berkurang hampir setengahnya. Karena adanya pengangkatan tenaga PPPK khusus guru tersebut, sehingga kebutuhan anggarannya tidak begitu besar dan membebankan pemerintah daerah.

Saat ini para GTT Loteng hanya menerima insentif sebesar Rp 100 ribu per bulan. Jumlah tersebut dinilai masih jauh dari kata layak. Paling tidak ke depan harus ada peningkatan. Soal berapa jumlahnya tentu akan melihat kemampuan dan kondisi anggaran daerah, karena jangan sampai, peningkatan insentif tersebut semakin membebani anggaran daerah. (kir)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional