Dewan Minta Pengelolaan Rusunawa Jangan seperti Kos-kosan

Rapat kerja Komisi III DPRD Kota Mataram dengan OPD mitra, salah satunya Dinas Perkim Kota Mataram, Selasa, 24 November 2020.(Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) – Keberadaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) belum memberi kontribusi nyata terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Mataram. Alih-alih mampu menyumbang PAD, uang sewa yang ditarik dari para penghuni Rusunawa di Mataram, diklaim tidak cukup untuk membayar tagihan listrik. Hal ini terungkap dalam rapat kerja Komisi III DPRD Kota mataram dengan OPD mitra di DPRD Kota Mataram, Selasa, 24 November 2020.

Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, SH., mengkritisi pola pengelolaan Rusuwana. ‘’Jadi jangan seperti kos-kosan,’’ cetusnya. Rachman mengungkapkan, bahwa orang-orang yang menghubi Rusunawa di Kota Mataram ini, ternyata tidak sepenuhnya berasal dari Kota Mataram. ‘’Ada yang dari luar Mataram juga,’’ sebutnya.

Ditambahkan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gusti Nyoman Agung Sugantha, ST., menyarankan agar ke depan momentum perubahan Perda Jasa Usaha, harus mengatur masa tinggal berikut tarif yang relevan. ‘’Masak sampai beranak cucu tetap tinggal di sana. Jadi harus dikasi batas waktu,’’ tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto, ST., mencurigai adanya praktik alih sewa Rusunawa. ‘’Saya pernah didatangi oleh warga mengeluhkan soal Rusunawa yang ada. Dia pernah coba masuk Rusunawa tapi dijawab sudah penuh. Kemudian ada info, banyak orang dari luar  Mataram yang menempati. Padahal pak kadis menyampaikan syarat tinggal di Rusunawa itu adalah ber-KTP Mataram dan ada surat keterangan tidak punya rumah.

Pada bagian lain anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Ahmad Azhari Gufron, S.Si., mengingatkan soal pembangunan Rusunawa di Bintaro Ampenan. Pasalnya jalan akses masuk ke lokasi pembangunan Rusunawa masih membutuhkan anggaran sekira Rp150 juta. ‘’Harusnya inikan dipikirkan dulu. Apalagi di daerah sana adalah daerah resapan. Apakah sudah dilakukan studi. Karena kita akan membangun bangunan yang tinggi,’’ demikian politisi PAN ini.

Menanggapi kritikan Komisi III, Kepala Dinas Perkim Kota Mataram, H. Kemal Islam membantah kalau Rusunawa ditempati oleh orang dari luar Mataram. Karena syarat untuk tinggal di Rusunawa adalah harus ber-KTP Mataram. Selain itu harus mendapat surat keterangan dari lingkungan asal bahwa benar yang bersangkutan belum memiliki rumah.

Kemal menyampaikan, setiap penghuni Rusunawa dibatasi tinggal di sana paling lama tiga tahun. Setelah itu penghuni Rusunawa diharapkan sudah mampu membeli rumah tinggal sendiri. ‘’Banyak kok yang sudah keluar dari Rusunawa karena sudah memiliki rumah sendiri, meskipun di luar Mataram,’’ katanya. Namun demikian kata Kemal, pihaknya tidak dapat menutup mata, kalau kenyataannya setelah tiga tahun, penghuni Rusunawa belum mampu membeli rumah sendiri, masa tinggalnya di Rusunawa dapat diperpanjang. (fit)