Dewan Minta Masyarakat Diberikan Kemudahan Lunasi Tunggakan Pajak Kendaraan

Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, Abdul Hadi bersama pimpinan Komisi II dan anggota dewan turun memantau pelayanan di Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Provinsi NTB di Gerung.(Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Rendahnya capaian realisasi target pendapatan daerah sampai dengan Bulan Agustus ini menjadi perhatian serius para wakil rakyat di DPRD Provinsi NTB. Karena itu mereka turun ke lapangan untuk mengecek kinerja instansi pengelola pendapatan daerah.

 

Iklan

Pada Jumat, 28 Agustus 2021 sejumlah anggota DPRD Provinsi NTB turun melakukan kunjungan kerja dalam daerah ke Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Provinsi NTB di Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB H. Abdul Hadi. Ia menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk menyerap informasi terkait evaluasi wajib pajak melalui pembayaran pajak kendaraan sebagai pendapatan daerah selama masa pandemi Covid-19 ini.

 

“Sekaligus kita menyampaikan peraturan Gubernur nomor 21 Tahun 2021 tentang pemberian keringanan dan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor,” ujar Abdul Hadi. Menurutnya, peraturan Gubernur tersebut perlu disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait dan juga masyarakat agar diketahui terkait dengan kemudahan dan keringanan yang diberikan pemerintah di masa Pandemi Covid-19 ini kepada masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan.

 

“Kami turun untuk besinergi mensosialisasi tentang keringanan pembayaran pajak kendaraan di masa pandemi harus dilakukan agar masyarakat tahu. Karenanya masyarakat harus diberikan kemudahan dan keringanan dalam pembayarannya,” ungkap politisi PKS ini.

 

Diakui Abdul Hadi bahwa selama masa Pandemi Covid-19 ini, realisasi pendapatan daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Sampai Bulan Agustus ini, realisasi pendapatan daerah baru mencapai angka 51 persen. Padahal dalam kondisi normal, capaian 51 persen tersebut sudah terealisasi pada pertengahan tahun Bulan Juni lalu.

 

Melihat hal itu, maka dikhawatirkan sampai dengan akhir tahun 2021 yang hanya tersisa tinggal empat bulan efektif, capaian realisasi pendapatan daerah jauh dari target. Karena itu dalam upaya mendorong agar realisasi pendapatan daerah bisa tercapai maksimal sampai di atas 90 persen. Pihaknya merasa perlu untuk mendorong OPD terkait untuk memaksimalkan realisasi pendapatan daerah dari pembayaran pajak kendaraan.

 

“Semoga mitra kerja dapat terus saling bersinergi. Hal tersebut tentu bertujuan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa terkejar secara maksimal di tahun 2021 ini,” tutupnya. (ndi)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional