Dewan Minta Kinerja APH di NTB Tak Loyo

Mataram (suarantb.com) – Ketua Komisi I DPRD NTB, Drs. H. Ali Ahmad, SH meminta Aparat Penegak Hukum (APH) baik kejaksaan, kepolisian dan pengadilan di NTB untuk lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam penegakan hukum. Hal itu dilontarkan menanggapi kekesalan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), La Ode Muhammad Syarif, SH., MH., Ph.D, terkait tidak optimalnya kinerja kejaksaan dan Kepolisian di NTB dalam menyelesaikan beberapa kasus yang terjadi di daerah ini.

Menurutnya, Kejaksaan dan Kepolisian seharusnya malu dengan pernyataan Wakil Ketua KPK tersebut. Lembaga yudikatif tersebut, harus lebih baik lagi dalam mengemban amanah yang diberikan kepadanya. Jangan sampai citra kejaksaan dan kepolisian selaku perangkat penegakan hukum di daerah buruk, dan terkesan tidak memiliki kekuatan didalam menjalankan penegakan hukum di NTB. Pasalnya, hal itu akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Iklan

“Harusnya dengan demikian, kejaksaan, polisi, pengadilan harus maksimal di dalam melaksanakan penegakan hukum di daerah. Karena jangan sampai kita dingin-dingin kan begitu, tapi loyo, lesu, lemah, lunglai, kan repot,” ujarnya, Kamis, 3 November 2016.

Menurut Ali, Aparat penegak hokum di NTB tidak boleh mengabaikan penilaian masyarakat selama ini. Banyaknya kasus yang mangkrak di kejaksaan menjadikan lembaga tersebut disorot oleh khalayak, tak terkecuali komisi I DPRD NTB.

“Hukum itu dipantau, disenter Kejati itu. Komisi I kan melihat bagaimana sih kinerjanya Kapolda, bagaimana sih kinerjanya Kajati, Komisi I pantau ini,” ujarnya.

Politisi PAN ini mengatakan seharusnya kritik dari Wakil Ketua KPk menjadi pemicu bagi pihak kejaksaan maupun kepolisian untuk lebih maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya. Agar masyarakat NTB kembali m\menaruh kepercayaannya kepada lembaga penegak hukum.

“Ini perlu bersemangat kan gitu, karena malu sama publik kalau tidak melakukan penegakan hukum dan (harus) punya kinerja yang sangat tinggi dalam penegakan hukum di NTB. Karena publik senter ini, bagaiman si Kapolda bagaimana sih Kajati,” katanya.

Untuk diketahui beberapa waktu lalu Harian Suara NTB memberitakan, Wakil Ketua KPK La Ode Muhammad Syarif menyesalkan kinerja Kejaksaan dan kepolisian Provinsi NTB dalam menyelesaikan persoalan hukum. La Ode menyampaikan KPK mendapat pengaduan soal kinerja kepolisian dan kejaksaan di NTB yang tidak optimal. Bahkan akibat banyaknya kasus yang di SP3, membuat masyarakat terpaksa mengadukannya langsung ke KPK. (ast)