Dewan Minta BPBD NTB Segera Salurkan Bantuan Korban Banjir

Mataram (suarantb.com) – Anggota DPRD NTB Dapil Kota Mataram Drs. H. Muzihir meminta pemerintah provinsi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB segera menyalurkan bantuan untuk korban banjir yang baru-baru ini terjadi. Masyarakat jangan sampai dibiarkan menunggu terlalu lama untuk menerima bantuan.

Demikian disampaikan Politisi PPP yang juga anggota Komisi III DPRD NTB itu menanggapi lambannya pemerintah dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Pernyataan BPBD yang menyebut anggaran untuk bantuan logistik telah habis, ia meminta agar pemerintah daerah segera mencari solusi, salah satunya menggunakan dana tak terduga yang ada di Pemprov NTB.

Iklan

“Gunakan dana tak terduga yang ada itu. Ini kan musibah,” ujar Muzihir, Jumat, 16 Desember 2016.
Ia juga meminta pemerintah daerah agar tidak terlalu berbelit-belit dalam proses pencairan dana bantuan. Mengingat kondisi masyarakat korban banjir yang sudah sangat membutuhkan bantuan.

“Dana tak terduga pencairannya jangan berbelit, karena yang namanya musibah harus segera ditangani,” katanya.

Hal senada dikatakan anggota  DPRD NTB,  Johan Rosihan, ST.  Johan meminta agar SKPD terkait tidak terus menerus saling menyalahkan. Alangkah lebih baik ketika hal itu segera ditangani. Sehingga penderitaan korban bisa sedikit berkurang.

“Pejabat jangan marah pas banjir, jangan ribut. Tangani cepat, marah itu pas pengawasan proyek. Itu tidak menyelesaikan masalah. Kita harus antisipasi di depan. Harus saling menguatkan,” katanya.

Sementara untuk dana bantuan bagi korban banjir yang pencairannya terkesan sulit, Johan meminta kepada pemerintah daerah yang membidangi persoalan tersebut agar memudahkan proses pencairan dana tak terduga. Mengenai persoalan administrasi, Johan menilai hal itu bisa diselesaikan setelahnya. Mengingat kondisi saat ini telah sangat mendesak.

“Info BPBD Kota Mataram sedang kekurangan logistik. Dana tak terduga itu ada, kenapa sulit keluar? Karena sulit dicairkan pada bencana? Harusnya itu dipermudah, tidak sulit untuk bencana yang tak terduga. Nanti bukti dan lainnya bisa belakangan,” pungkasnya.

  Warganet Diimbau Tak Sebar Konten Testony Berisi Bahasa Kasar dan Cabul

Sementara hal lain lagi yang tidak boleh luput untuk segera dikaji pemerintah, lanjut Johan, adalah pembahasan terkait istilah Kawasan Mataram Metro. Hal ini harus segera dibicarakan oleh Pemprov NTB bersama Pemkot Mataram dan Pemkab Lombok Barat. Karena beberapa wilayah pinggiran Kota Mataram seperti  Narmada, Labuapi, dan Gunung Sari termasuk dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat. Hal itu penting guna membahas penataan kawasan. Karena selain Kota Administratif, Kota Mataram juga merupakan Ibu Kota Provinsi NTB. Hal itu harus segera dilakukan sebagai langkah konkret penataan kawasan kota yang lebih baik ke depannya.

“Istilah kawasan Mataram Metro sebagai Ibu Kota Provinsi ditambah Gunung Sari,  Narmada, Labuapi belum dibahas dalam penataan kawasan. Rencana detailnya belum ada. Kita harap Gubernur, Walikota, Bupati duduk bersama bagaimana caranya penanganan kota. Karena Kota ini selain administratif juga Ibu Kota Provinsi,” pungkasnya. (ast)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here