Dewan Kritik Belanja Aparatur di Lobar Tembus Rp 773 Miliar

Giri Menang (Suara NTB) – KUA PPAS RAPBD Lobar tahun 2017 telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif, menyusul rapat paripurna gabungan komisi DPRD menyetujui pengesahan KUA PPAS tersebut, Rabu, 16 November 2016. Meskipun menyetujui KUA-PPAS tersebut, namun kalangan dewan mengkritik belanja daerah tahun 2017 yang didominasi belanja pegawai atau aparatur. Belanja pegawai tahun depan menembus Rp 773 miliar lebih.

Jumlah belanja pegawai ini tiga kali lipat dibandingkan belanja modal untuk masyarakat yang hanya Rp 295 miliar lebih.

Iklan

Demikian disampaikan anggota Banggar Khatib Qazwaini kepada wartawan kemarin. Dijelaskan, melihat prioritas belanja daerah tahun depan mengalami penurunan dibandingkan APBD-P 2016. Total belanja daerah tahun depan menembus Rp 1,5 triliun lebih, berkurang sebesar Rp 49 miliar lebih atau 3 persen lebih dibandingkan belanja APBD-P tahun ini sebesar Rp 1,6 triliun lebih.

Hal yang paling disorotinya adalah masih tingginya belanja pegawai dibandingkan belanja langsung khususnya belanja modal untuk masyarakat.

Belanja tidak langsung menembus angka Rp 893 miliar lebih atau hampir 900 miliar dari total APBD. Meskipun belanja tidak langsung ini menurun 9 persen atau 88 miliar lebih dari APBD-P tahun 2016 sebesar 982 miliar lebih namun patut disayangkan katanya belanja pegawai paling mendominasi mencapai Rp 773 miliar lebih.

“Belanja pegawai di Lobar masih sangat tinggi, bahkan dua kali lipat dari belanja modal. Ini tidak boleh begini terus, mesti dilakukan penyesuaian biar ideal,” tegas Khatib.

Ia menyoroti dalam komponen belanja langsung terdapat belanja hibah yang nilainya sangat kecil. Dibandingkan belanja langsung tahun 2017, jauh lebih sedikit hanya Rp 678 miliar lebih. Meskipun kenaikan terdapat sekitar 39 miliar atau 6,2 persen dibandingkan belanja langsung pada APBD-P tahun ini sebesar Rp 638 miliar lebih namun belanja yang langsung menyentuh masyarakat seperti belanja modal hanya Rp 295 miliar lebih. Jumlah ini nyaris sama dengan belanja barang dan jasa pada item belanja langsung tersebut mencapai Rp 294 miliar lebih.

  Ragukan Data SKPD, Bupati Perintahkan Tindak Tegas Vila Salahi Izin

Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si mengapresiasi  gabungan komisi dan fraksi DPRD Lobar yang telah menyetujui beberapa program yang tertuang pada KUA PPAS.

Bupati menyadari selama pembahasan banyak halyang belum terselesaikan, banyak silang pendapat. Namun dengan musyawarah, masalah bisa terselesaikan dengan baik sehingga pembahasan bisa diparipurnakan sesuai jadwal. Terkait komponen yang ada dalam KUA PPAS tersebut, pihaknya berkomitmen terus melakukan perbaikan, khususnya pada belanja publik. Ia mengklaim belanja modal jauh lebih meningkat tahun ini dibandingkan sebelumnya.

“Belanja modal naik menjadi Rp 295 miliar lebih, ini komitmen kami terus naikkan,” tegasnya. (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here