Dewan Komunikasikan Ketimpangan DAU ke Kementerian Keuangan

Mataram (suarantb.com) – Proses peralihan kewenangan dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi menyisakan sejumlah problem yang menambah beban anggaran NTB. Untuk itulah, DPRD NTB bersama pihak eksekutif telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan RI melalui Dirjen Perimbangan Keuangan.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu, 27 November 2016.

Seperti diketahui, pengelolaan SMU/SMK dan SLB di NTB akan beralih dari awalnya kewenangan kabupaten kota menjadi kewenangan provinsi. Hal ini berarti gaji guru sebagai tenaga pengajar di sekolah-sekolah tersebut juga akan dibayarkan melalui APBD Provinsi NTB. Diperkirakan, kebutuhan anggaran untuk menggaji sekitar 7000 guru SMA/SMK dan SLB itu mencapai Rp 500 miliar lebih. Sementara, tambahan anggaran yang diperoleh bisa dibilang hanya mencapai separuh dari angka tersebut. Situasi ini APBD NTB semakin terbebani untuk belanja pegawai.

Laporan yang dirilis Fraksi PKS DPRD NTB belum lama ini memperlihatkan, dibandingkan tahun anggaran 2016, terdapat kenaikan belanja pegawai pada RAPBD NTB 2017 sebesar Rp 772,8 miliar akibat ditariknya sejumlah aparatur sipil negara dari kabupaten ke provinsi bersamaan dengan berpindahnya kewenangan kabupaten ke provinsi. Sementara, di sisi pendapatan, DAU NTB hanya bertambah 541.180.036.130,00 dari asumsi DAU yang dikurangi pada perubahan APBD 2016 atau 379.280.840.710,00  dari asumsi DAU di APBD Murni 2016.

Dengan demikian pemerintah provinsi kehilangan sekitar Rp 231,6 Miliar) potensi belanja pembangunan akibat  perpindahan jumlah pegawai tersebut.

Melihat problem inilah, Mori menegaskan pihaknya telah melakukan upaya dengan berkomunikasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan RI.

Saat ini, ujar Mori, komisi-komisi di DPRD NTBedang menyiapkan  proses klinis dengan dinas-dinas.

Mori menegaskan, sejauh ini, pihaknya memang belum menemukan adanya persoalan yang krusial dalam proses pembahasan Rancangan APBD NTB 2017. “Insha Allah sejauh ini belum ada. Kemungkinan baru akan ada pendalaman dan proses yang lebih maju pada Senin atau Selasa,” ujar Politisi Partai Gerindra ini. (aan)