Dewan Jemput Bola Percepat Realisasi Pemeriksaan Mandiri Covid-19 di NTB

Akhdiyansah. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pencegahan penyebaran lebih virus Corona atau Covid-19 di Provinsi NTB harus dilakukan dengan gerakan cepat. Salah satu upaya yang dibutuhkan adalah dengan memastikan kesiapan infrastruktur medisnya. Sehingga Pemda dengan cepat mendeteksi serta menangani virus corona di NTB.

Namun demikian wakil rakyat di DPRD NTB melihat bahwa kesiapan infrastruktur kesehatan untuk menangani wabah virus corona tersebut masih lemah. Sehingga hal ini bisa bersiko tinggi pada penyebaran virus corona di NTB. Karena itu pihak dewan mendorong Pemda untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dalam mempercepat kesiapan infrastruktur kesehatan dalam penanganan corona.

Iklan

“Kalau saya lihat semua orang sudah mengambil peran, saya apresiasi peran pemerintah yang sudah maksimal dalam menangani. Tapi ada hal-hal vital yang harus cepat diatasi, seperti kesiapan infrastruktur medis yang kita miliki,” ujar anggota Komisi V DPRD NTB yang membidangi urusan kesehatan, Akhdiyansah kepada Suara NTB, Minggu, 22 Maret 2020.

Kondisi di NTB saat ini pemerintah hanya bisa melakukan pengawasan terhadap sejumlah pasien yang terduga terjangkit virus corona. Namun tanpa bisa melakukan upaya lebih lanjut untuk penanganannya. Disebutkannya salah satunya yakni NTB tidak memiliki peralatan yang memastikan apakah orang tersebut positif atau negatif corona.

“Ini kita sudah tahu ada ODP, PDP, tapi ini jadi kegelisahan bersama dari kemarin, karena kita tidak tahu apakah orang yang diduga ini ODP, PDP ini apa positif atau negatif. Ini sudah saya bicarakan, karena sangat vital, harus ada upaya pendeteksian dini lewat tes, karena orang PDP ODP inikan masih diduga, jangan sampai terjadi kasus di Bali, tiba-tiba setelah setelah keluar hasil labnya, eh positif corona,” paparnya.

Diketahui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI telah menyetujui permintaan pemerintah daerah terkait pengadaan laboratorium khusus untuk pemeriksaan virus corona (covid-19) di NTB secara mandiri, yakni Laboratorium Biomedik Litbangkes yang ada di RSUD NTB.Hal tersebut mengikuti surat permohonan yang dikirimkan Pemprov NTB kepada Kemenkes pasca penetapan status siaga bencana non-alam.

Namun demikian, walaupun telah menerima izin pengujian sampel di Labkesda, NTB masih harus menunggu beberapa pekan lagi untuk memulai pemeriksaan mandiri. Karena butuh persiapan selama 1-2 minggu sendiri untuk menunggu pengiriman reagent atau pereaksi kimia yang digunakan untuk mengecek sample pasien.

“Memang ini serba sulit, saya koordinasi dengan Kadikes, disampaikan sudah mengajukan agar ada izin tes mandiri, dan izin sudah dikeluarkan pemerintah. Lagi-lagi problemnya, supporting sistemnya masalah administrasi, nah harusnya jangan menunggu, untuk hal-hal yang vital harus dijemput maksimal. Karana Presiden sudah menginstruksikan itu,” tegasnya.

“Karena ini soal orang yang akan dites ini penting sekali, supaya kita tahu apa yang terjadi di lapangan, harusnya ada upaya maksimal untuk menjemput supaya proses itu bisa lebih cepat, saya berharap kita semua tidak diam,” sambungnya.

Politikus PKB itu juga menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan penuh kepada Pemprov NTB dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona. Seperti kebutuhan anggaran senilai Rp25 miliar, juga disetujui oleh DPRD NTB, untuk pengadaan peralatan yang dibutuhkan, terutama bagi tenaga medis yang akan bekerja.

“Kita tidak mau sampai orang yang menangani (tenaga medis) justru jadi problem utamanya, artinya mereka juga jadi korban karena kurangnya persiapan kita. Kalau yang menangani saja jadi korban, terus siapa yang menangani masyarakat nanti, kasian kita semua,” serunya.

Dengan diizinkannya NTB melakukan pemeriksaan sample pasien sendiri, maka penanganan dan pencegahan covid-19 disebut akan lebih cepat dan efisien. Pasalnya, pengiriman sampel ke Surabaya dan Jakarta disebut memang memakan waktu, khususnya untuk menunggu antrean. Dengan adanya pemeriksaan langsung di daerah, pengecekan pasien suspect covid-19 disebut akan lebih singkat. Untuk pemeriksaan sample sendiri hanya membutuhkan 4 jam secara keseluruhan, diluar jadwal antri dan lain-lain.

Di sisi lain, pemberian izin tersebut diakui akan sangat membantu penanganan penyebaran covid-19 di NTB. Pasalnya, sampai saat ini Dikes NTB mencatat kenaikan tren jumlah ODP yang ada di NTB. (ndi)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional