Dewan Ingin Hapus Stigma GNE Jadi Tempat Penampungan Timses

0
Kantor PT GNE. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Komisi III DPRD NTB yang membidangi urusan keuangan, berkomitmen melakukan penataan ulang dalam pengelolaan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal itu dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas BUMD untuk memberikan kontribusi pendapatan ke daerah.

Salah satu BUMD yang mendapatkan sorotan khusus dari Komisi III adalah PT Gerbang NTB Emas (GNE). Sebab BUMD tersebut pengelolaannya dinilai belum optimal sampai saat ini, karena tiap tahun hampir tidak pernah memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah, malah justru merugi.

IKLAN

“Nah ini yang ingin kita evaluasi total. Disana banyak persoalan, kita ingin membenahi manajemen, kemudian diverifikasi usahanya, core bisnisnya seperti apa, apakah layak apa tidak. Kita ingin GNE lebih produktif, dengan terlibat garap usaha lain,” ujar Ketua Komisi III, Sembirang Ahmadi, Rabu, 8 Januari 2020.

Selain itu yang tidak kalah pentingnya kehadiran GNE tersebut menurut politikus PKS itu bahwa sebagai BUMD selain memiliki fungsi ekonomi yang memberikan kontribusi pendapatan kepada daerah. GNE juga memiliki fungsi sosial, di mana bisnis GNE tidak boleh sampai mematikan usah masyarakat.

“Dengan fungsi ekonominya, GNE harus untung, tapi di satu sisi dia juga punya fungsi sosial, jadi usahanya tidak boleh mematikan usaha masyarakat, dia harus mencari core bisnis lain yang belum digarap masyarakat,” katanya.

Selain menyoroti sektor bisnis GNE, salah satu tugas penting dalam pembenahan GNE menurut Sembirang adalah menghilangkan stigma yang selama ini melekat pada BUMD itu sebagai tempat menampung politisi atau tim sukses kepala daerah.

Menurutnya hal itu menjadi salah satu kendala GNE untuk berkembang optimal. Sebab jajaran pengurusnya diisi oleh orang-orang yang tidak profesional, tidak sesuai dengan bidang keahliannya.

“Nah kesan seperti itulah yang ingin kita buang, kita tidak mau lagi dengar GNE itu dijadikan tempat tampung tim sukses. Itu nanti yang akan kita diskusi dengan biro ekonomi bagaimana penempatan orang-orang di sana itu adalah orang yang profesional,” tegasnya.

Sementara itu, Biro Ekonomi Pemprov NTB, Lalu Wirajaya yang dikonfirmasi terkait dengan pengelolaan GNE  mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi terkait kinerja BUMND tersebut, yang akan dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“GNE pasti akan kita evaluasi nanti dalam RUPS,  kenapa tidak tercapai target. Kita juga sudah minta dari awal perusahaan daerah itu harus sehat dan profesional, bagaimana tekniknya itu tugasnya direksi,” katanya.

“Kita berikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan perbaikan internal. Urusan manajemen itu jadi urusan direksi. Kita akan evaluasi apa saja jadi kendala dan hambatan tidak mencapai target. Kan targetnya tahun 2019 itu Rp600 juta, tapi yang terealisasi hanya Rp310 juta,” terangnya. (ndi)