Dewan Ikut Awasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan Prioritas Produk Lokal

0
Abdul Rauf (Suara NTB/ris)

Mataram (Suara NTB) – DPRD Provinsi NTB akan ikut mengontrol kebijakan pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah agar sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No 2/2022. Inpres itu menginstruksikan kepada gubernur, bupati dan walikota untuk merencanakan, mengalokasikan dan merealisasikan pengadaan barang dan jasa Pemda yang menggunakan produk lokal/dalam negeri di lingkungan Pemda paling sedikit 40 persen dari nilai belanja barang dan jasa.

Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB Abdul Rauf, M.M mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang baru ini. Sebab penyerapan produk lokal dalam pengadaan barang dan jasa akan mendongkrak geliat bisnis pelaku UKM dan koperasi di daerah ini.

IKLAN

“Kalau sudah ada Inpresnya, maka semua pihak, salah satunya Pemda harus memperhatikan UKM dan Koperasi dalam rangka menggerakkan ekonomi daerah. Kalau ada produk lokal yang sesuai standar dan sudah sesuai dengan spek pengadaan itu kan, maka akan sangat membantu pelaku usaha,” kata Abdul Rauf kepada Suara NTB, Jumat, 13 Mei 2022.

Ia menilai, Instruksi Presiden No 2/2022 ini untuk mengkritik kebijakan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang masih banyak membeli produk impor dalam pengadaan barang dan jasa. Padahal produk dalam negeri jika diberikan intervensi untuk ditingkatkan kualitasnya, maka akan sangat bagus. Misalnya saja soal produksi garam di dalam daerah yang sangat besar. Namun justru garam yang dikonsumsi oleh masyarakat kebanyakan garam impor.

“Banyak yang kita abaikan sebetulnya. Sedikit-sedikit kita impor. Misalnya dalam kasus garam. Kami mendorong industrialisasi garam di NTB karena impor kita itu sangat tinggi. Padahal pesisir kita itu sangat panjang,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Sebelumnya, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah mengatakan, pihaknya memang memprioritaskan peningkatan produk lokal agar bisa bersaing dengan produk lainnya dan memprioritaskan pula pengadaan barang dan jasa dari produk lokal ini. Bahkan pemerintah daerah akan membeli laptop yang dirakit di NTB untuk keperluan pemda dan pendidikan.

Menurutnya, laptop bukanlah teknologi baru, tapi bisa dirakit di seluruh NTB. Misalnya, Pemda Kabupaten Bima bisa membeli laptop yang dirakit di Bima, begitu juga di Kota Mataram dan daerah lain di NTB membeli produk yang dibuat di daerahnya.

‘’Ternyata untuk bikin komputer tidak canggih-canggih amat dan bisa kita lakukan di NTB. Kalau ada pemenang tender, ternyata harganya lebih tinggi dan kualitasnya lebih buruk, itu ada cost of learning. Kecuali, kalau misalnya bupati/walikota/gubernur dapat fee. Ini yang tidak boleh. Tapi kalau nggak ada fee, nggak ada apa, ini yang harus kita komunikasikan,’’ sarannya.

Dirinya juga mengaku keberatan jika untuk pengadaan tiang infus di rumah sakit atau puskesmas mesti  didatangkan dari luar daerah. Begitu juga dengan masker harus dibeli dari Surabaya. Hal ini, kata Gubernur tidak boleh terjadi lagi.

‘’Kalau biskuit saja, untuk mengatasi stunting dimenangkan oleh orang Semarang. Masa NTB sudah sekian lama tidak bisa bikin biskuit? Tapi kalau ada perusahaan lokal bikin biskuit kualitasnya tidak se-qualified dan tidak secanggih di Jakarta, wajar mereka kita menangkan. Bukan karena alatnya, bukan karena kualitas ingredient-nya, tapi ada pembelajaran di situ,’’ ujarnya.(ris)

IKLAN