Dewan Dukung Sikap Gubernur Soal Lahan Kawasan Mandalika

Mataram (Suara NTB) – Pimpinan DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri mendukung sikap Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang mengambil sikap tegas soal besaran uang kemuliaan atau uang kompensasi sebesar Rp 4,5 juta untuk para warga yang masih mengklaim kepemilikan atas lahan di Kawasan Mandalika.

Seperti diketahui sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mempersilakan warga yang keberatan dengan besaran uang kompensasi  atau uang kemuliaan sebesar Rp 4,5 juta per are untuk menempuh jalur hukum. Namun, gubernur mengingatkan kebijakan yang diambil pemerintah ini merupakan formula yang terbaik. Sehingga diharapkan warga yang mengklaim memiliki lahan di KEK Mandalika itu dapat menerima solusi yang diberikan pemerintah tersebut.

Iklan

Terkait sikap ini, Mahalli menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung langkah-langkah yang diambil pemerintah pusat maupun provinsi di kawasan tersebut.

“Kita berharap masyarakat menerima semua itu. Karena kan itu bentuk itikad baik dari pemerintah. Kalaupun ada klaim kepemilikan dari masyarakat, secara dokumen, yang diklaim masyarakat itu masuk Kawasan Mandalika yang sudah masuk peta. Artinya pemerintah sudah membayar,” ujar Mahalli.

Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, uang yang akan diberikan oleh pemerintah sejatinya bukanlah uang untuk membayar lahan tersebut. Sebab, pemerintah merasa sudah memiliki tanah itu dan hal ini dibuktikan pula dengan dokumen-dokumen yang ada. “Jadi apa yang diberikan itu hanyalah semacam tali asih,” ujarnya.

Menurut Mahalli, jika ada warga yang merasa tidak puas dengan keputusan pemerintah tersebut, maka ada mekanisme yang bisa dipakai, yaitu menempuh jalur hukum. Hal ini, menurut Mahalli akan menjadi penyelesaian yang lebih elegan dan lebih tepat ketimbang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum.

  Banjir Terjang 4 Kecamatan di Lotim, Dua Meninggal

“Silakan, kalau tidak puas tempuh jalur hukum lebih baik daripada melakukan tindakan anarkis. Sebagai negara hukum, yang paling pas menempuh jalur hukum ketika merasa ada haknya yang dikebiri,” ujarnya.

Hanya saja, Mahalli mengingatkan kembali bahwa dengan memberikan uang sebesar Rp 4,5 juta tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah di NTB sesungguhnya telah mengupayakan jalan keluar terbaik atas persoalan klaim kepemilikan lahan ini. Mahalli pun mengimbau semua pihak bisa menyikapi persoalan ini dengan lapang dada. (aan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here