Dewan Dorong Pemprov Gerak Cepat Kelola Aset Gili Trawangan

Sudirsah Sudjanto (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pascapemutusan kontrak aset daerah di Gili Trawangan dengan pihak PT Gili Trawangan Indah (GTI) oleh Pemprov NTB beberapa waktu lalu. Sampai dengan saat ini belum terlihat ada tindak lanjut dari Pemda untuk melakukan persiapan terhadap pengelolaan aset tersebut.

Para wakil rakyat di DPRD NTB pun mendorong Pemprov untuk segera melakukan langkah-langkah konkret untuk melakukan penataan terhadap pengelolaan lahan di Gili terawangan tersebut. Dengan harapan Pemprov segera bisa mendapatkan manfaat dari aset tersebut.

Iklan

Anggota DPRD Provinsi NTB dari dapil Lobar-KLU, Sudirsah Sudjanto mendorong agar Pemprov segera bergerak untuk menata dan mengelola aset tersebut. Pihaknya tidak mengharapkan pengelolaan aset Gili terawangan tersebut terus berlarut-larut tanpa ada kejelasan.

“Sebaiknya Pemprov segera membentuk tim khusus atau sejenisnya yang melakukan pendataan, verifikasi dan validasi ulang terhadap para penggarap atau pengelola lahan tersebut. Langkah ini penting, untuk mendapatkan kejelasan data fakta sekaligus guna mendapat bahan yang akurat untuk realokasi dan pengelolaan ke depannya” tegasnya.

Politisi Partai Gerindra itu mengungkapkan  bahwa dalam satu dekade terakhir, banyak diantara lahan GTI yang di kuasai oleh pihak asing berbasis PMA, PMDN dengan nilai investasi miliaran rupiah melalui sistim kerjasama kontrak tahunan dengan para penggarap, meski tidak mengantongi izin legal.

“Oleh karena itu perlu kehati-hatian dalam melakukan asesmen, karena tentu pendataan ulang ini nantinya tidak membuat gaduh dan mengganggu investasi sektor kepariwisataan daerah. Tapi kita percaya pemprov memiliki perencanaan dan konsep tata kelola aset tanah Gili Trawangan pascapemutusan kontrak GTI yang lebih adil dan bertanggungjawab,” katanya.

Secara teknis pemerintah memiliki kewenangan dalam pengelolaan kembali aset Pemprov tersebut. Dan itu tidak boleh berlarut, karena nanti justru merepotkan. Pasalnya di tengah kondisi sepi akibat pandemi Covid-19 saat ini, bisa dimanfaatkan pemprov untuk melakukan pendataan atau berbagai hal perbaikan, sehingga akan berjalan lancar tanpa banyak gangguan.

“Sebagai pemilik aset, Pemprov NTB harus sudah memiliki data jumlah penggarap atau pengelola lahan tersebut dari sejak awal. Dan ketika nanti situasi pariwisata pilih, semua siap beroperasi,” ujarnya.

Sudirsah berharap Gubernur melalui dinas terkait agar segara melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya warga Gili Trawangan terhadap status aset tanah tersebut. Hal ini penting guna memberikan informasi jelas kepada publik, termasuk juga guna menjaga stabilitas kepariwisataan di level masyarakat Tiga Gili. (ndi) 

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional