Dewan Dorong Pembentukan Satuan Pengamanan Pariwisata Berbasis Masyarakat

Mataram (suarantb.com) – Kalangan DPRD NTB mendorong pemerintah daerah membentuk satuan pengamanan pariwisata berbasis masyarakat untuk meminimalisir tindak kejahatan yang menimpa wisatawan yang berkunjung ke daerah ini. Aksi kriminalitas yang sering menimpa wisatawan dikhawatirkan berdampak terhadap perkembangan pariwisata NTB kedepan.

Sehingga, persoalan kemananan wisatawan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dewan berpandangan, perlunya pelibatan masyarakat sekitar dalam upaya mewujudkan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke NTB. Hal tersebut dinilai efektif untuk menanggulangi tindak kejahatan yang kerap menimpa wisatawan, karena yang paling paham dan tahu situasi dan kondisi disekitar destinasi adalah masyarakat yang tinggal di sekitar daerah itu.

Iklan

Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi I DPRD NTB, H. Umar Iwan S. terkait masih minimnya personel aparat kepolisian yang menjaga keamanan destinasi wisata. Ia mengatakan, keterbatasan aparat kepolisian itu harus ditanggulangi dengan membentuk satuan keamanan berbasis masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah harus memfasilitasi masyarakat membentuk satuan pengamanan pariwisata tersebut.

“Kalau dari saya pemerintah buat semacam Pamswakarsa. Karena personil kita kan sangat kurang. Pemerintah harus dorong masyarakat untuk membuat kelompok semacam pecalang lah kalau di Bali,” ujar Iwan kepada suarantb.com, Senin, 3 Oktober 2016.

Ia mengatakan, jika satuan pengamanan berbasis masyarakat itu telah terbentuk, pemda tinggal membuat memorandum of understanding (MoU). Menurutnya, tidak masalah pemda mengeluarkan anggaran, yang penting keamanan wisatawan terjamin. Jangan sampai akibat ulang satu atau dua orang, membuat masyarakat menjadi rugi.

Menurut Iwan, dalam mengembangkan pariwisata, keamanan menjadi salah satu prioritas utama disamping promosi. Karena dalam mengembangkan pariwisata, tak akan ada artinya promosi yang gencar dilakukan jika tak dibarengi pembenahan keamanan dan kenyamanan wisatawan.

“Jangan sampai ulah satu dua orang merugikan banyak orang. Kalau dari saya, pemerintah hidupkan lagi kelompok-kelompok keamanan di masyarakat. Semisal amphibi kalau di Lombok Timur, Jejak kalau di Lombok Tengah, atau apalah namanya nanti. Kemudian buat MoU, apa saja yang menjadi tanggung jawabnya,”sarannya.

Menurutnya, pemerintah daerah harus segera memfasilitasi masyarakat untuk membentuk satuan pengamanan pariwisata berbasis masyarakat tersebut. Sebelumnya, Kepala Bidang Promosi Budaya Kementerian Pariwisata, Putu G. Gayatri menyatakan isu perampokan dan begal yang sering menimpa wisatawan di NTB menjadi catatan buruk terhadap perkembangan pariwisata NTB yang saat ini sedang menjadi perhatian dunia. (ast)