Dewan Dorong BKD Dilebur

Pengendara melintas di depan Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Minggu, 12 Juli 2020. Dewan mendorong instansi tersebut dilebur agar lebih fokus mengelola aset daerah. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH. mendorong dilakukan peleburan Badan Keuangan Daerah (BKD). Instansi ini dinilai tidak fokus mengelola aset, karena di satu sisi harus mengurus pendapatan dan keuangan daerah.

“Kalau ada penyesuaian dibenahi secara struktural. Apakah berdiri sendiri ataukan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keuangan. Kita persilakan dilakukan pemisahan,” kata Didi dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Iklan

Permasalahan aset masih menjadi benang kusut. Dalam penertiban aset, pihaknya telah memberikan rekomendasi ke Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh pada saat pembahasan Raperda pelaksanaan APBD. Salah satu dari empat rekomendasi yang mendasar jadi catatan adalah soal aset.

Menurut politisi Partai Golkar ini, penanganan aset harus komprehensif menyangkut database harus clean and clear. Baik itu, objek aset sesuai rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) seperti luas tanah, legalitas dan sertifikat harus ada dan termasuk tidak ada masalah. Demikian juga aset lain secara keseluruhan harus seperti itu.

“Termasuk menjadi catatan BPK harus dituntaskan tidak lagi menjadi catatan dari waktu ke waktu terkait aset. Termasuk dari bagian tidak bisa dipisahkan soal manajemen aset,” terang Didi.

Pihaknya telah meminta ke Walikota merekomendasikan mengubah manajemen. Apakah instansi kurang memadai mengelola aset sehingga belum maksimal atau seperti apa. Mestinya, ada penyesuaian perlu dibenahi secara struktural. Misalnya, ada instansi yang khusus mengelola aset pada level bagian atau badan. Pada level bagian memiliki plus – minus. Jika dikelola oleh bagian memiliki kelemahan dari sisi koordinasi pada level eselon III ke eselon II.

Di satu sisi, saat ini, BKD menjadi satu kesatuan dengan pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah. Di sisi lain mengurus aset. “Kalau kita perhatian dari luar belum maksimal kalau BKD harus mengurus pendapatan dan pengelolaan keuangan digabung dengan aset,” ujarnya.

Resiko penatakelolaan aset tidak baik akan muncul klaim dari masyarakat. Jika pengelolaan bagus hal itu tidak bisa terjadi. Oleh karena itu, segera dilakukan langkah secara cepat membenahi perasetan secara keseluruhan, termasuk sumber daya manusia harus betul – betul kompeten dan sarana – prasarana. Apalagi teknolgi sekarang sangat memudahkan mengatur itu.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito mengatakan, peleburan BKD sedang dibuat kajian. Berdasarkan ketentuan tidak ada masalah jika dibentuk bagian atau badan tersendiri, agar lebih fokus menangani masalah aset. “Ini dalam proses kajian oleh Bagian Ortal,” jawabnya. (cem)