Dewan Desak Pemkot Putus Kontrak Kerja Sama Parkir RSUD

Abdurrahman. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Komisi III DPRD Kota Mataram mendesak Pemkot Mataram segera memutus kontrak kerjasama pengelolaan parkir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram. Pasalnya, perusahaan dinilai tidak kooperatif menyelesaikan tunggakan. Pajak parkir harus dikelola profesional untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Kalau pihak ketiga tidak becus dan tidak memberikan keuntungan, diputus kontrak saja. Daripada berlarut – larut mengharapkan bintang jatuh dari langit tidak kunjung jadi meteor,” kata Ketua III DPRD Kota Mataram, Abdurrahman dikonfirmasi, Kamis, 9 September 2021.

Iklan

Permintaan mengevaluasi pengelolaan parkir di rumah sakit sebenarnya menjadi signal bahwa ada permasalahan. Pemkot Mataram kata politisi partai Gerindra ini, rupanya masih memberikan kesempatan ke perusahaan untuk menyelesaikan tunggakan dan memperbaiki dari sisi manajemen. Tetapi kesempatan itu tidak diindahkan. “Ini sudah diberikan kesempatan malah tidak diindahkan,” sesalnya.

Dugaan adanya perpanjangan kontrak pengelolaan parkir oleh perusahaan yang sama patut dipertanyakan. Abdurahman mencurigai adanya sesuatu, sehingga perlu ditelusuri.

Terlepas dari itu, pihaknya meminta pengelolaan parkir di rumah sakit harus profesional serta memberikan keuntugan bagi pemerintah daerah untuk peningkatan PAD.

Kalaupun nantinya kembali diserahkan pengelolaan ke pihak ketiga, jangan sampai kontrak dibuat ternyata perusahaan tidak bisa memenuhi perjanjian. “Artinya, percuma juga kalau diserahkan tetapi hasilnya sama saja,”  tandasnya.

Kisruh pengelolaan parkir di rumah sakit akan dicari benang merahnya. Pihaknya akan meminta anggota Fraksi Gerindra di Komisi II DPRD Kota Mataram untuk memanggil manajemen RSUD dan Badan Kepegawaian Daerah mencari titik terang.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito dikonfirmasi sebelumnya mengaku, telah menandatangani surat untuk mengevaluasi pengelolaan parkir di RSUD Kota Mataram. Rekomendasi itu salah satunya meminta pengusaha membayar tunggakan pajak. Tetapi progres tidak ada, sehingga perusahaan sudah layak dinyatakan wanprestasi. Padahal sebelumnya ada kesanggupan untuk mencicil.

Perusahaan D’Parking rupanya tidak kooperatif membayar tunggakan pajak sekira Rp200 juta. Tunggakan itu berjalan sejak 2019 lalu. Sekda menegaskan, tidak kooperatifnya perusahaan ini akan dilakukan pemutusan kontrak. Meskipun telah diputus kontrak, perusahaan tetap berkewajiban menyelesaikan tunggakan. (cem)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional