Dewan Desak Pemkab dan Bulog Sikapi Harga Gabah

Rakor bersama antara Pemkab dan DPRD Sumbawa menyikapi anjloknya harga gabah. (Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Harga gabah kering panen anjlok jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp4.200 Per Kg. Sementara fakta di lapangan harga saat ini berkisar antara Rp3.500 per Kg – Rp3.800 per Kg.

Sebagaimana disampaikan Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, Berlian Rayes S.Ag, Jumat, 2 Juli 2021, usai rapat koordinasi dengan Sekda, Bagian Ekonomi, Bulog, Diskoperindag, Dinas Pertaian dan Dinas Pangan.

Iklan

Rakor digelar untuk mencari solusi serta mengantisipasi gejolak yang bakal muncul akibat anjloknya harga gabah. Masalah ini timbul karena adanya kebijakan pemerintah pusat yang menghentikan serapan beras yang menyebabkan stok surplus. Dimana gudang induk dan filia penuh. Sementara di sisi hilir, penyaluran beras berkurang.

“Seharusnya, kita punya antisipasi sejak dini dari kebijakan pusat yang kami anggap dampaknya tidak berpihak kepada masyarakat petani. Jangan sampai kebijakan seperti ini yang membatasi tersalurnya beras. Membuat kita mati di lumbung beras. Oleh karenanya permasalahan ini harus benar-benar kita sikapi dengan serius untuk dicarikan solusinya,” tandas Politisi Partai Golkar Sumbawa ini.

Untuk itu, pihaknya mendesak Pemkab segera bersurat ke Pemerintah Pusat/Presiden RI untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat petani. Sekaligus meminta Pemkab Sumbawa  berkoordinasi dengan Pemprov NTB untuk mengajak daerah lain agar melakukan hal yang sama. Dalam mendorong perubahan kebijakan dimaksud.

Dalam rapat koordinasi dimaksud, DPRD Sumbawa merekomendasikan dengan status mendesak agar regulasi yang membatasi serap gabah dan penyaluran beras agar di tinjau kembali. Sementara solusi jangka pendek harapannya meminta kepada Bulog agar bisa memformulasikan serapan gabah panen kering bisa terserap sesuai dengan HPP. (arn)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional