Dewan Bantah KUA PPAS APBD Perubahan Jadi Bahan Negosiasi

Mataram (suarantb.com) – Setelah melalui proses panjang, eksekutif dan legislatif di Pemprov NTB akhirnya menandatangani Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2016. Kalangan DPRD NTB juga membantah jika KUA PPAS ini dijadikan bahan negosiasi demi memuluskan kenaikan tunjangan perumahan DPRD NTB.

Kepada suarantb.com, Sekretaris Komisi III Bidang Keuangan dan Perbankan DPRD NTB, M. Hadi Sulthon, S.Sos mengatakan Pimpinan Dewan sudah sepakat dengan draf KUA-PPAS yang diusulkan eksekutif.

Iklan

“KUA-PPAS kan sudah ditandatangani pimpinan,” ujarnya di kantor DPRD NTB, Kamis, 15 September 2016.
Politisi PAN ini mengatakan tidak ada kaitannya ditandatanganinya KUA PPAS Perubahan ini dengan dinaikkannya tunjangan perumahan anggota dewan menjadi Rp 12 juta per bulan. Ia meminta tunjangan perumahan dewan itu tidak melulu dilihat dari sudut pandang sepihak.

Sulthon membandingkan tunjangan perumahan anggota dewan yang berada di luar daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih kecil dari NTB, justru tunjangan perumahan anggota dewan lebih besar dari NTB. “Tunjangan perumahan masih wajar. Jangan dilihat sebagai uang sewa rumah dong, karena kalau uang sewa itu sudah sangat besar. Tetapi tunjangan perumahan,” katanya.

Ia menilai selama ini posisi DPRD NTB terlalu dipojokkan. Menurutnya, kenaikan tunjangan perumahan tersebut sudah selayaknya menjadi hak anggota dewan. Sulthon pun menilai kenaikan tunjangan perumahan itu masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan yang diperoleh anggota DPRD daerah lainnya di luar NTB.

“Coba lihat di Bali, tunjangan Dewannya jauh dari kita,” ungkapnya sembari mengeluhkan banyak hal yang menjadi kebutuhan anggota Dewan untuk diberikan kepada masyarakat, justru keluar dari kantong pribadi anggota dewan.

Anggota DPRD NTB Dapil Lombok Barat dan Lombok Utara ini mengaku setiap turun melakukan kunjungan ke masyarakat selalu memberikan sumbangan. Menurutnya, setiap anggota dewan turun, masyarakat tidak mau tahu. “Masyarakat kan nggak mau tahu kalau kita ada atau tidak ada uang. Belum lagi masyarakat yang berkunjung ke rumah,” bebernya.

Pernyataan Sulthon itu dibenarkan oleh koleganya sesama anggota DPRD NTB, Ir. Made Slamet, MM. Bahkan ia menyebut pandangan pengamat yang menyebut anggota Dewan tak memiliki rasa kepedulian terhadap kondisi masyarakat NTB saat ini tidak melihat secara obyektif. Ia menilai pandangan pengamat tersebut sangat subyektif.
“Mereka itu kan orang yang pernah nyalon menjadi anggota Dewan namun gagal,” ucapnya. (ast)