Dewan Akui APBD NTB Tak Cukup untuk Perbaikan Pasca Banjir

Mataram (suarantb.com) – Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi menyatakan jumlah APBD NTB tak mencukupi jika harus digunakan untuk perbaikan seluruh kerusakan yang terjadi akibat banjir.

Demikian disampaikannya saat ditemui usai menghadiri acara Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan 2017, Selasa, 14 Februari 2017.

Iklan

“Dana yang kita miliki sekitar Rp 5 triliun, itu sangat sedikit untuk NTB. Lalu kalau  kemudian Rp 2 triliun kita pakai untuk hal itu. Maka alokasi dana untuk pendidikan, kesehatan dan dana-dana lainnya pasti terganggu,” ungkapnya.

Untuk penanganan bencana, diakuinya Pemprov NTB mempunyai Dana Tak Terduga (DTT) sebesar Rp 10 miliar.

“Selama ini dana ini dipersulit proses pencairannya. Kami minta ke pemprov asal tidak melanggar aturan, proses pencairan dipersingkat dan dipermudah. Dan sekarang itu sudah dilakukan,” katanya.

Menurut Hadi, DTT ini hanya bisa digunakan saat diperlukan perbaikan darurat. Tidak bisa digunakan untuk perbaikan permanen dan menyeluruh.

Oleh karena itu, dana bantuan dari pemerintah pusat sangat diharapkan. Dimana percepatan turunnya bantuan dari pusat ke daerah ini dikatakannya membutuhkan kerja sama dari perwakilan NTB yang duduk di DPR RI.

“Kami minta perhatian lebih dari rekan-rekan DPR RI kita yang berasal dari NTB. Supaya mereka juga turun langsung ke lapangan dan sekaligus mengawal ganti rugi untuk masyarakat akibat banjir ini,” pintanya.

Banjir yang merata hampir di seluruh wilayah NTB membutuhkan waktu  yang cukup lama untuk pemulihan.

Masalah keterbatasan dana dan tuntutan perbaikan secara cepat juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Misalnya perbaikan infrastruktur yang diperkirakan membutuhkan dana triliunan.

Sementara daerah saat ini hanya dianggarkan Rp 600 miliar untuk perbaikan jalan tahun jamak.

“Kami berharap BPBD segera mendata semua kerugian banjir, baik infrastruktur, petani dan peternakan untuk jadi laporan ke pemerintah pusat. Untuk diberikan kesempatan ganti rugi, apalagi pemerintah pusat mengetahui kondisi ini. Kita di DPRD juga akan menyampaikan ini ke pemerintah pusat agar menjadi sesuatu yang diseriusi,” tambahnya. (ros)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here