Dewan akan Bentuk Tim Investigasi Kasus Sri Rabitah

Mataram (suarantb.com) – Hingga detik ini, kasus yang menimpa TKW asal KLU, Sri Rabitah masih belum menemui titik terang. Mulai dari dugaan manipulasi dokumen, perubahan negara tujuan hingga operasi di Qatar, belum banyak informasi yang bisa diperoleh.

Untuk itu, Ketua Komisi V DPRD NTB, Hj. Wartiah menyatakan akan segera membentuk tim investigasi yang khusus menangani kasus Rabitah. Ini disampaikannya dalam rapat dengar pendapat di Kantor DPRD NTB, Senin, 13 Maret 2017.

Iklan

“Dalam waktu dekat kita akan membentuk tim investigasi yang melibatkan pihak kepolisian, Komisi V dan dinas-dinas terkait,” ujarnya.

Atas rencana ini, tim kuasa hukum Rabitah, Widodo Dwi Putro mengusulkan agar anggota tim investigasi bukan berasal dari orang-orang yang memiliki kemungkinan terlibat dalam kasus ini. Dan usulan ini disambut baik Komisi V. Menjadi fokus Wartiah adalah tidak adanya laporan yang diberikan PPTKIS atau agensi terkait kedatangan Rabitah ke Qatar pada pihak KBRI Doha. Informasi ini diperoleh dari keterangan Kasi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Mataram, Noerman Adhiguna yang turut hadir.

Selain itu, daerah diduga tidak menerima laporan terkait perubahan negara tujuan Rabitah. “Kehadirannya saja tidak dilaporkan ke KBRI, jangan-jangan ada permainan di RS Qatar itu. Bayangkan seminggu datang ke sana tiba-tiba divonis, jangan-jangan asumsi kita selama ini benar. Memang ada penjualan organ di situ,” paparnya.

“Tidak apa-apa kita berasumsi sangat jelek. Karena apa? Dengan demikian kita makin termotivasi untuk menyelamatkan Rabitah-Rabitah lainnya di masa-masa mendatang,” lanjutnya.

Politisi PPP ini menambahkan kasus ini harus menjadi atensi dunia internasional. Bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dengan menunjukkan sikap saling menyalahkan. Kerja sama saat ini harus dilakukan demi menemukan kebenaran dan fakta-fakta. Tanpa  membela penguasa dan mengorbankan kepentingan masyarakat NTB.

“Kita tidak bisa menutup mata, karena devisa yang didatangkan teman-teman TKI ini sangat luar biasa,” imbuhnya.

Tim kuasa hukum Rabitah, Muhammad Saleh menegaskan jika proses penempatan sesuai dengan prosedur, maka masalah demikian tidak akan terjadi. “Sebelum tahun 2016 tidak boleh ada perubahan penempatan, kalau ada perubahan berarti BP3TKI dan BNP2TKI ini sudah menempatkan secara ilegal,” katanya. (ros)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here