Desk Pilkada DPW PAN NTB Turun Serap Aspirasi

Hasbullah Muis. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Jelang pleno penetapan nama-nama kandidat bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan direkomendasikan ke DPP dalam Pilkada serentak 2020 ditujuh daerah Kabupaten/Kota di NTB. DPW PAN NTB nelalui desk Pilkadanya, langsung turun gunung untuk memantau situasi dan kondisi dinamika politik yang berkembang di masing-masing daerah.

Hal itu dilakukan oleh DPW PAN NTB dalam rangka menyerap aspirasi dan masukan-masukan terkait dengan dinamika politik Pilkada di masing-masing daerah. Hasil serapan itu nanti akan jadi bahan tim desk Pilkada untuk melakukan pleno penetapan bersama-sama dengan tim desk Pilkada masing-masing daerah.

Iklan

“Sekarang sedang keliling ke semua daerah, salah satu agendanya adalah melaksanakan pleno terhadap DPD yang sudah siap melaksanakan pleno. Kemudian sambil konsolidasi persiapan pilkada, sekaligus mendapatkan informasi yang akurat dan valid terkait dengan bakal calon yang sudah daftar di PAN,” ujar Sekretaris DPW PAN NTB, Hasbullah Muis saat dikonfirmasi diruang fraksi PAN DPRD NTB, Senin, 2 Maret 2020 kemarin.

Ditegaskan Hasbullah, bahwa partainya tidak ingin asal-asalan dalam memberikan dukungan, karena PAN telah memasang target besar kemenangan pada Pilkada serentak 2020 di NTB. Sebab itulah PAN NTB merasa sangat penting untuk turun langsung melihat situsi dinamika politik, dan tidak hanya menerima laporan di atas kertas saja.

“Karena itu DPW juga sangat berkepentingan juga terkait informasi yang komprehensif terkait dengan bakal calon. Akan turun untuk menyerap aspirasi masyarakat supaya keputusan yang dibuat nantinya bisa secara utuh disampaikan kondisi rillnya ke DPP,” katanya.

Dalam pleno penetapan nama-nama figur bakal calon yang sudah mendaftar untuk direkomendasikan ke DPP itu, akan dilakukan bersama dengan tim desk Pilkada masing-masing kabupaten/kota dengan tim desk Pilkada dari Provinsi.

“Terkait jumlah calon yang akan direkomendasikan, itu nanti tergantung dari dinamika yang ada. Misalnya dalam satu daerah kalau hanya satu yang daftar, maka hanya satu itu saja yang rekomendasikan. Tapi kalau lebih ya juga akan dipertimbangkan semuanya,” jelasnya.

Diungkapkan Hasbullah, bahwa tim desk Pilkada DPW PAN juga diberikan kewenangan untuk menerimanya pendaftaran calon, tetapi dengan ketentuan dan syarat yang sudah ditetapkan. Hal inilah nantinya yang akan dibahas bersama dengan masing-masing tim desk Pilkada.

“Dasar pengajuan ke DPP itu harus melalui pleno DPD, dan juga koalisi dengan partai lain akan jadi pertimbangan DPP dalam memutuskan memberikan dukungan,” katanya.

Hasbullah menyerukan kepada semua pihak untuk tidak main klaim dukungan PAN. Karena sampai saat ini internal PAN masih sedang dalam proses. Keputusan akhir arah dukungan PAN merupakan kewenangan DPP.

“Karena kita punya mekanisme yang baku, bahwa pilkada itu ada domain kabupaten, tapi keputusan akhir di tangan DPP, dan kemudian itu tidak boleh diabaikan proses itu, kecuali pada kondisi tertentu, itupun atas persetujuan DPP. Sehingga penyebutan nama tidak boleh dilakukan sebelum ada keputusan final, karena khawatir ada person sebut nama,  ternyata kemudian berbeda dengan keputusan DPP. Kami tidak mau PAN dianggap partai yang plin plan,” pungkasnya. (ndi)