Desak Pembentukan Pansus, Masyarakat KLU Himpun 7.000 Petisi Tolak Juknis Bantuan

HADIR - Wabup KLU Sarifudin menghadiri pertemuan dengan AMPLU yang menolak juknis bantuan dari BNPB bagi korban gempa. (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Aliansi Masyarakat Peduli Lombok Utara (AMPLU) kembali menggelar hearing ke DPRD Lombok Utara, Senin,  12 November 2018. Mereka mendesak DPRD Lombok Utara untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus), seiring APMLU yang telah menghimpun 7.000 petisi menolak petunjuk teknis (juknis) BNPB dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga korban gempa.

“Kami sudah himpun 7.000 petisi menolak juknis bantuan. Menjadi catatan penting, rekonstruksi bangunan tahan gempa harus kembali kepada konsep pemberdayaan budaya lokal,” lokal ujar Sekretaris AMPLU, Asmayandi.

Iklan

Pihaknya tetap pada komitmen menolak bantuan melalui mekanisme yang diatur BNPB. Selain berbelit-belit, tidak adanya wujud progres yang dilakukan Pemda KLU menjadi alasan kuat.

“Kami melakukan pendekatan ke Pemerintah lokal KLU tidak ada progres, malah gerakan AMPLU dituduh seperti gerakan subversif,” cetusnya.

Sementara, Kordum AMPLU, Tarpi’in mendesak agar lembaga DPRD Lombok Utara, membentuk pansus guna menindaklanjuti indikasi tidak transparannya pengelolaan bantuan donatur. Sumber-sumber bantuan dan penyaluran kepada korban gempa harus dibuktikan by name by address.

“Ini penting untuk dievaluasi sehingga realisasi bantuan yang sudah diberikan bisa jelas. Pansus wadah bagi rakyat untuk keterbukaan informasi. Tidak cukup Pemda klaim sudah menyalurkan tetapi bisa dibuktikan secara konkrit,” cetusnya.

Sementara itu, anggota AMPLU, Endri Susanto mengaku masih aneh melihat fakta Bupati H. Najmul Akhyar dan Wabup KLU Sarifudin tidak sejalan. Acuannya penandatanganan kesepakatan membawa persoalan ke Jakarta belum sinkron antara paket pimpinan daerah. Pihaknya juga mulai meragukan legitimasi lembaga DPRD, karena DPRD belum mampu menghadirkan kepala-kepala OPD dalam aksi hearing kedua AMPLU.

Menanggapi itu, Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, SH. MH., turut menyayangkan jajaran SKPD yang diundang lembaga DPRD tidak hadir.  Meski demikian ditegaskannya, di level pemerintah tidak ada persoalan terkait permintaan warga mengajukan persoalan juknis ke tingkat pusat.

“Walaupun ada kesan pemerintah terbelah, tidak ada kesepahaman antara Bupati dan wakil Bupati. Tetapi untuk dimaklumi, tugas saya bukan mengambil policy (kebijakan), tugas saya sesuai UU adalah mengkoordinasikan dari level sekda sampai kadis-kadis. Itu yang saya tekankan, kita harus kompak,” paparnya.

Wabup kembali curhat di hadapan warga, dimana ia merasa mendapat fitnah dan lain sebagainya.

“Yang itu saya tahan, saya rasakan. Saya sadari sebagai pemerintah tidak wajar sampaikan ini, tapi inilah kondisinya,” curhatnya.

Pada kesempatan itu, Wabup menegaskan keberangkatan ke Jakarta dilakukan hari Rabu (esok). Ia pun meminta agar AMPLU, DPRD dan pejabat daerah satu suara saat berada di pemerintah pusat.

Sementara, Pimpinan DPRD KLU, H. Djekat Demung, secara singkat memutuskan  bahwa DPRD juga akan berangkat ke Jakarta. Ia akan mengutus masing-masing Komisi di DPRD untuk mengawal warga KLU di Jakarta. Terhadap  desakan  untuk membentuk Pansus Dana Gempa di DPRD, Ketua Komisi III, Narsudin, S.Ag., menyatakan akan merapatkan permintaan itu melalui ruang fraksi. (ari)