Desa dan Kelurahan se-KSB Gelar Deklarasi Penuntasan Kemiskinan

Taliwang (Suara NTB) – Desa dan Kelurahan se Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mencetak sejarah baru. Rabu, 9 November 2017, secara serentak mereka menggelar deklarasi penuntasan kemiskinan di wilayah masing-masing.

Agenda deklarasi penuntasan kemiskinan ini merupakan rangkaian proses verifikasi dan validasi data kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah KSB dalam sepekan terakhir. Di mana dalam prosesnya verifikasi dan validasi ini, Pemda KSB menggunakan 16 kriteria berdasarkan kombinasi kriteria kemiskinan hasil penyempurnaan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 dan Keputusan Menteri Sosial (Mensos) RI Nomor 146/HUK/2013 tentang Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Adapun data dasar kemiskinan yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi di tiap desa/kelurahan berasal dari Basis Data Terpadu (BDT) Kemensos RI Tahun 2015. Data-data tersebut kemudian oleh masing-masing desa/kelurahan dipadukan dengan 16 kriteria yang telah ditetapkan Pemda KSB.

Kepala Desa Sapugara Bree, kecamatan Brang Rea, Andi Subandi, S.Pd mengatakan, mengacu pada kriteria yang digunakan Pemda KSB dalam proses verifikasi dan validasi data kemiskinan itu. Untuk di desanya, mengalami secara signifikan penurunan angka kemiskinan.

Data BDT untuk desa Sapugara Bree, tercatat sebanyak 197 jiwa yang dinyatakan masyarakat miskin tetapi setelah melalui verifikasi dan validasi mengikuti 16 kriteria yang disadur oleh Pemda KSB dari BPS dan keputusan Mensos RI kini tinggal menyisakan 6 jiwa . “Jadi mengacu kriteria itu masyarakat miskin di desa kami memang mengalami pengurangan,” terangnya.

Menurut dia, penurunan angka kemiskinan yang terjadi di desanya karena adanya intervensi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat melalui Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR). Di mana dalam program ini seluruh aspek pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin disasar termasuk sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Saya kira ini yang jadi pemicu penurunan itu. Dan di desa lain juga pasti seperti itu karena program ini kan berjalan di tingkat kabupaten,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Seloto, Kecamatan Taliwang, Lukmanul Hakim, SP menyampaikan, verifikasi data kemiskinan ini dilakukan untuk mengetahui secara riil kondisi masyarakat miskin di lapangan. Sebab selama ini meski banyak program yang dikucurkan oleh pemerintah, namun belum mampu secara maksimal menurunkan angka kemiskinan jika mengacu data BDT Kemensos.

“Banyak hal sebenarnya yang mempengaruhinya salah satunya karena mental masyarkat kita juga yang tetap merasa miskin meski kebutuhan dasarnya setiap harinya terpenuhi,” cetusnya.

Di desa Seloto sendiri, berdasarkan BDT tercatat sebanyak 797 jiwa masyarakat miskin. Setelah melalui proses verifikasi dan validasi jumlah itu berkurang hingga tersisa 19 jiwa. Menurut Lukmanul, kriteria yang disadur Pemda KSB itu menekan jumlah masyarakat yang ada di BDT karena proses verifikasi dan validasi yang dilaksanakan oleh pihak desa bersama tim yang dibentuk di tingkat kabupaten secara faktual di lapangan.

“Ini hasil pendataan kita mengikuti kriteria dari Pemda. Jadi ada pengurangan memang yang cukup signifikan. Data-data kemiskinan hasil verifikasi dan validasi data di tingkat desa ini nantinya secara bertahap akan dimutakhirkan di tingkat kecamatan hingga difinalkan di kabupaten,” sebutnya.

Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM mengatakan, kegiatan deklarasi kemiskinan serentak di seluruh desa dan kelurahan itu untuk menghilangkan stigma mental miskin yang masih banyak menghinggapi pemikiran masyarakat. Mental inilah bagi bupati yang kemudian membuat upaya intervensi program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan tidak dapat berhasil secara signifikan menurunkan angka kemiskinan. “Minimal di tahap awal ini mental itu hilang pada diri masyarakat kita,” tegasnya.

Ia menjelaskan, data hasil verifikasi dan validasi angka kemiskinan mengacu BDT itu nantinya akan dimutakhirkan di pusat data tabulasi tingkat kabupaten. Setelah difinalkan data itu akan disampaikan ke Kemensos sebagai bahan komparasi penurunan kemiskinan di daerah untuk disesuaikan dengan data BDT terbaru ke depannya. “Tanggal 17 nanti, pak Wabup rencananya akan kita bawa ke Kemensos setelah final di tingkat kabupaten,” katanya.

Terkait penurunan angka kemiskinan yang kemungkinan secara dratis sesuai hasil verifikasi dan validasi mengacu pada kriteria yang dibuat Pemda KSB itu? Bupati menyatakan, pemerintah menggunakan indikator yang jelas karena mengkolaborasikan indikator BPS dan aturan Mensos. Sehingga penurunan angkanya sangat riil karena prosesnya dilakukan secara faktual di lapangan.

“Faktanya semua kriteria itu memang sudah terpenuhi. Jadi saya kira sama apa yang dilakukan BPS juga. Cuma BPS kan baru akan melakukan survei untuk tahun 2016 ini pada Maret tahun depan,” sebutnya seraya menambahkan BPS memiliki kriteria sendiri dalam mendata tingkat kemiskinan.

“Dan kriteria kita ini sudah kita koordinasikan juga dengan BPS. Nah saya kira lebih rinci kriterianya maka akan semakin gampang melihat tingkat kemiskinan di masyarakat. Kita kan pakai juga ketentuan dari Mensos. Data ini nanti kita akan serahkan juga ke BPS,” sambung bupati.

Bupati selanjutnya menambahkan, intervensi pemerintah terhadap masyarakat tetap akan berjalan meski secara data angka kemiskinan di daerah mengalami penurunan nantinya. Terutama program PDPGR yang dilaksanakan Pemda KSB tetap akan berjalan namun dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan. “Program PDPGR tetap kita akan pastikan tetap jalan,” janjinya. (bug)