Dermaga Bonto, Jadi Destinasi Wisata Baru di Kota Bima

Suasana keramaian pengunjung di Dermaga Bonto yang kini menjadi destinasi baru di Kota Bima, akhir pekan kemarin.(Suara NTB/Uki)

Kota Bima (Suara NTB) – Dermaga Bonto yang masih dipersoalkan hukum karena pembangunannya diduga tidak mengantongi izin lingkungan hidup kini menjadi destinasi wisata baru di Kota Bima.

Dermaga yang terletak di Lingkungan Bonto Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota tersebut setiap hari banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal, terutama dari kalangan milenial. Puncak ramainya kunjungan pada akhir pekan.

Selain berfoto ria, dimanjakan dengan keindahan pintu masuk teluk Bima dan fasilitas gazebo di sekitar dermaga, para pengunjung juga tidak dipungut biaya untuk masuk, semuanya serba gratis. Termasuk tempat parkir kendaraan.

Salaseorang pengunjung, Ratnah mengaku penasaran dengan keberadaan dermaga Bonto, karena cukup viral di sosial media dalam satu Bulan terakhir. Hal itu juga mendorongnya berkunjung di dermaga setempat.

“Dermaga Bonto yang viral, tempatnya bagus dan masuknya juga gratis,” ungkapnya akhir pekan kemarin kepada Suara NTB.

Sementara pengunjung lain, Adhar juga mengungkapkan hal yang sama, Ia berkunjung di Dermaga Bonto dengan mengajak keluarganya untuk mengisi waktu libur akhir pekan.

Saat ditanya apakah mengetahui pembangunan dermaga bermasalah dan saat ini diproses hukum di Polres Bima Kota, Ia menjawab tidak mengetahuinya. Kalaupun seperti itu Ia berharap agar bisa diselesaikan dengan baik.

“Tidak tahu jika ada masalah, kalaupun begitu diselesaikan dengan baik tanpa ada pihak yang dirugikan,” ujarnya. Seperti diketahui pembangunan dermaga Bonto kini diproses Sat Reskrim Polres Bima Kota, pemrakarsanya Feri Sofiyan SH ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka Wakil Walikota Bima itu sejak tanggal 9 November 2020 kemarin.

Beberapa hari ditetapkan sebagai tersangkat, Tm Kuasa Hukum Feri mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Bima. Langkah praperadilan ditempuh karena penetapan dinilai sewenang-wenang, bertentangan HAM, asas dan norma hukum yang berlaku. (uki)